Baca tanpa iklan
“Kalau Orang Mau Bicara Pemakzulan Itu Atas Dasar Apa, Atas Tuduhan Apa” Ucap Ganjar Pranowo
TRIBUNJAMBI.COM - Ketua DPP PDI Perjuangan (PDIP), Ganjar Pranowo menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Kata mantan Gubernur Jawa Tengah itu tidak ada ada proses pemakzulan terhadap Wapres Gibran.
Dia pun mempertanyakan dasar munculnya wacana tersebut.
Menurut Ganjar Pranowo, setiap proses pemakzulan harus berdasarkan tuduhan yang jelas.
Ditegaskannya, bukan sekadar wacana politik tanpa dasar.
“Kalau orang mau bicara pemakzulan itu atas dasar apa, atas tuduhan apa,” ujarnya saat ditemui di Jakarta Convention Center (JCC), Jakarta, Sabtu (26/4/2025).
Ganjar Pranowo menyebut, aturan konstitusi mengenai pemakzulan sudah sangat jelas.
“Pemakzulan? Oh tidak ada, aturan konstitusinya udah jelas,” kata Ganjar.
Baca juga: Respon Ganjar Soal Polemik Ijazah Jokowi: Lebih Menarik Bicara Nasib Korban PHK
Baca juga: Surya Paloh Bela Wapres Gibran Raka yang Diminta Purnawirawan TNI untuk Dimakzulkan: Tak Ada Skandal
Ganjar Pranowo juga mengingatkan pentingnya membedakan antara pihak yang benar-benar ingin memproses pemakzulan secara hukum, dengan mereka yang hanya sekadar menyampaikan penilaian atau kritik terhadap kondisi politik saat ini.
“Jadi bedakan antara orang yang ingin berproses pemakzulan dengan mereka atau orang yang sedang menilai. Rasanya bukan itu yang dimaksud,” kata dia.
Sebelumnya, Forum Purnawirawan TNI dilaporkan mengirim delapan poin tuntutan kepada Presiden Prabowo.
Tuntutan ini disampaikan melalui siaran kanal Youtube Refly Harun.
Selain menuntut Gibran diganti, purnawirawan juga mendesak presiden merombak kabinet untuk mengganti unsur-unsura yang dinilai punya kepentingan dengan mantan presiden Joko Widodo.
Sikap Presiden Prabowo
Penasihat Khusus Presiden Bidang Politik dan Keamanan, Wiranto menyampaikan sikap Presiden RI, Prabowo Subianto terkait tuntutan Forum Purnawirawan TNI.
Tuntutan itu berisi desakan untuk mencopot Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden RI.
Kata dia, Presiden Prabowo menghormati usulan yang disampaikan oleh forum tersebut.
Namun, sebagai kepala negara dan pemerintah, Presiden Prabowo memahami keterbatasan kewenangan dalam sistem pemerintahan yang menganut prinsip trias politika.
Baca juga: Forum Jenderal Purn Minta Gibran Dicopot dari Wakil Presiden, Pengamat Sebut Terlalu Berlebihan
Wiranto menekankan keputusan dalam pemerintahan tidak diambil hanya berdasarkan satu sumber informasi.
Mantan Panglima TNI itu berharap jangan sampai perbedaan pendapat mengganggu persatuan.
"Presiden bukan mengacuhkan, tapi tetap menghargai. Karena kita paham bahwa perbedaan itu ada. Ada yang pro, ada yang kontra. Perbedaan di masyarakat itu wajar-wajar saja."
"Hanya saja jangan sampai perbedaan itu ya menjadikan kita tidak satu sebagai bangsa," ujarnya dilansir Tribunjambi.com dari tayangan KompasTv, Sabtu (26/4/2025).
"Perbedaan itu jangan sampai mengeruhkan suasana pada saat kita sedang menghadapi banyak-banyak tantangan," tambahnya.
Wiranto juga menegaskan sikap Presiden Prabowo tidak terburu-buru dalam mengambil keputusan.
"Presiden tidak buru-buru merespon dengan alasan saya sebutkan tadi."
"Presiden mendengarkan, tapi tidak serta merta harus menjawab itu. Alasannya apa? sudah saya sampaikan," tandasnya.
Surya Paloh: Tidak Ada Skandal
Ketua Umum Partai Nasdem, Surya Paloh menanggapi usulan Forum Purnawirawan TNI yang meminta Wakil Presiden (Wapres) Gibran Rakabuming Raka dimakzulkan atau diberhentikan dari jabatannya.
Menurutnya, penggantian putra sulung Presiden ke-7 RI Joko Widodo (Jokowi) tersebut sebagai wapres kurang tepat.
"Meresolusi dengan memakzulkan menurut saya sebetulnya, izinkan saya harus menyatakan dengan segala penghormatan saya: kurang tepat," kata Paloh dalam keterangannya, Sabtu (26/4/2025).
Ia pun menyayangkan usulan tersebut.
Sebab menurutnya hingga kini Gibran Rakabuming Raka tidak memiliki skandal yang bisa menjadi dasar untuk diberhentikan sebagai wapres.
"Ya sayang sekali, dengan seluruh penghormatan saya kepada para senior, karena tidak ada skandal yang menjadi satu hal tuntutan pemakzulan," ujarnya.
Dengan demikian, Gibran Rakabuming Raka dan Presiden Prabowo Subianto merupakan satu paket, lantaran telah melalui proses pemilihan umum atau Pemilu untuk menduduki jabatan tersebut.
Baca juga: Jalan Rusak di Sadu Jambi Tak Kunjung Diperbaiki, Power Ranger Turun Tangan Bantu Dorong Motor Warga
"Ya kalau nggak ada, ini kan satu pasangan paket. Kita telah menyelenggarakan pemilihan umum, pilpres, pileg, terpilih, mulai bekerja," ucapnya.
"Terlepas apakah ada output kinerjanya lemah, setengah lemah, (atau) kuat, itu masalah lain," tegas Paloh.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: 35 Pondok Pesantren di Tanjabbar Jambi Masuk Data Resmi Kemenag
Baca juga: Siapa Bunda Iffet Veceha Sidharta, Ibu dari Bimbim Slank Meninggal Dunia
Baca juga: Surya Paloh Bela Wapres Gibran Raka yang Diminta Purnawirawan TNI untuk Dimakzulkan: Tak Ada Skandal
Baca juga: OPM Tak Berkutik Lagi, Kemenhan Tolak Permintaan KKB Papua untuk Merdeka, Warga: Tak Manusiawi