Baca tanpa iklan
Daftar 5 Gugatan 7 Mahasiswa UI ke MK Soal UU TNI yang Disahkan DPR RI: Bertentangan dengan UUD
TRIBUNJAMBI.COM - Tujuh mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI) layangkan gugatan ke Mahkamah Konstitusi (MK) terkait revisi Undang-Undang TNI yang disahkan DPR RI pada Kamis (20/3/2025).
Ada lima pokok permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon.
Diantara kelima itu meminta MK membatalkan UU tersebut karena tidak sesuai dengan UUD 1945.
Berikut daftar lima permohonan atau petitum yang dilayangkan para pemohon dalam gugatan ke Mahkamah Konstitusi itu.
1. Meminta MK mengabulkan seluruh permohonan.
2. Menyatakan UU TNI yang baru disahkan bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat.
3. UU tersebut tidak memenuhi ketentuan pembentukan UU berdasarkan UUD 1945.
4. meminta agar MK menghapus norma baru dalam UU TNI dan mengembalikan norma lama sebelum revisi.
Baca juga: Benarkah Pengesahan RUU TNI Wujud Kemunduran Demokrasi? Pakar: Ruang Digital Bisa Dikontrol Tentara
Baca juga: Viral Massa Pendemo Luka-luka saat Demo Tolak RUU TNI di Gedung DPR RI
5. memerintahkan keputusan dimuat ke dalam berita negara.
Kuasa hukum para pemohon yang juga mahasiswa FHUI, Abu Rizal Biladina, mengatakan gugatan mereka dilayangkan karena dinilai ada kecacatan prosedural dalam revisi UU TNI.
"Alasan kami menguji itu karena kami melihat ada kecacatan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan a quo."
"Jadi, sehingga ya kami menyatakan bahwasanya Undang-Undang tersebut inkonstitusional secara formal," kata Rizal saat ditemui di Gedung MK, Jakarta Pusat, Jumat (21/3/2025).
Rizal juga menjawab strategi mereka yang menggugat UU TNI meskipun beleid tersebut belum memiliki nomor atau belum diundangkan.
Rizal percaya, meskipun saat ini obyek gugatan belum memiliki nomor, masih ada waktu koreksi atau perbaikan yang diberikan oleh MK.
Misalnya, waktu registrasi berjalan 5-10 hari, kemudian sidang pendahuluan 1 hari, dan sidang perbaikan 14 hari.
"Jadi total lebih dari 30 hari. Sedangkan UU a quo (UU TNI yang baru) pada tanggal 20 Maret disahkan oleh DPR, maka 30 hari wajib diundangkan (diberikan nomor)," katanya.
Baca juga: Daftar 14 Jabatan Kementerian-Lembaga Bakal di Isi Prajurit TNI Aktif Usai RUU Disahkan Jadi UU
Di waktu yang sempit itu, mereka akan memperjelas obyek gugatan dan berharap MK menerima gugatan mereka.
Adapun tujuh mahasiswa dan dua penasihat hukumnya tersebut merupakan para mahasiswa aktif FHUI.
Para pemohon adalah Muhammad Alif Ramadhan, Namoradiarta Siahaan, Kelvin Oktariano, M. Nurrobby Fatih, Nicholas Indra Cyrill Kataren, Mohammad Syaddad Sumartadinata, dan Yuniar A. Alpandi.
Kuasa hukum mereka adalah Abu Rizal Biladina dan Muhammad.
Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI telah resmi mengesahkan Revisi UU (RUU) Nomor 34 Tahun 2004 tentang TNI menjadi Undang-Undang (UU).
Keputusan ini diambil dalam Rapat Paripurna DPR ke-15 Masa Persidangan II Tahun Sidang 2024-2025 yang digelar di Gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Kamis (20/3/2025).
Diketahui, RUU TNI yang ditolak banyak pihak ini mencakup perubahan empat pasal, yakni Pasal 3 mengenai kedudukan TNI, Pasal 15 soal tugas pokok TNI, Pasal 53 soal usia pensiun prajurit, serta Pasal 47 berkait dengan penempatan prajurit aktif di jabatan sipil.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Kenya vs Gabon di Kualifikasi Piala Dunia 2026, Minggu 23/3/3025
Baca juga: Kata Kapolda Lampung Soal Isu Setoran dalam Kasus Penembakan 3 Polisi saat Gerebek Sabung Ayam
Baca juga: Kata Kapolda Lampung Soal Isu Setoran dalam Kasus Penembakan 3 Polisi saat Gerebek Sabung Ayam
Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Cincinnati vs Atlanta United di MLS, Kick off 01.30 WIB
Artikel ini telah tayang di Kompas.com