Calon haji Jambi
TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Ratusan Calon Jamaah Haji (CJH) asal Kabupaten Sarolangun menggelar kegiatan Walimatus Safar atau syukuran sebelum keberangkatan ke tanah suci Mekkah pada musim haji 1445 hijriyah.
Kegiatan tersebut dihadiri langsung Gubernur Jambi Al Haris, PJ Bupati Sarolangun Bachril Bakri, Kapolres Sarolangun AKBP Budi Prasetya, dan ratusan CJH serta pihak terkait lainnya acara digelar di aula rumah Dinas Bupati Sarolangun pada Rabu (29/5/2024) malam.
Kepala Kantor Kemenag wilayah Sarolangun M. Syatar mengatakan bahwa pada tahun 2024 ini jumlah CJH Kabupaten Sarolangun ada sebanyak 235 orang yang akan berangkat ke tanah suci pada tanggal 02 Juni 2024.
"Keberangkatan CJH Sarolangun tergabung dalam kloter 22 dengan bersama CJH Kota Jambi dan Kabupaten Tebo. Akan dilepas pada 02 Juni 2024 di Mesjid As-Sulton menuju asrama haji Kota Jambi menggunakan bus," ujarnya.
Baca juga: Kemenag Jambi: Acara Seremonial Pelepasan Jemaah Calon Haji Tingkat Daerah Ditiadakan
Baca juga: Hampir Setahun Lapor Kasus Penggelapan ke Polda Jambi, Koperasi di Bungo Minta Kepastian Hukum
Ia juga menjelaskan untuk pelepasan dan keberangkatan jamaah CJH Kabupaten Sarolangun akan dilaksanakan pada hari minggu.
Sedangkan untuk titik kumpul di masjid As-Sulton. Para CJH berkumpul pada pukul 07.00 Wib, kemudian akan diberangkatkan pada pukul 08.00 WIB oleh Forkopimda Sarolangun.
"Terima kasih kepada bapak gubernur jambi yang sudah berkesempatan hadir dalam kegiatan pada malam hari ini. Kami juga mengucapkan beribu terima kasih kepada bapak pj bupati, yang sudah memfasilitasi para calon jamaah haji, mulai dari alat transportasi dan snack," tutupnya. (Tribunjambi.com/ Hasbi Sabirin)
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Kemenag Jambi: Acara Seremonial Pelepasan Jemaah Calon Haji Tingkat Daerah Ditiadakan
Baca juga: 199 Orang serta 4,9 Sabu dan 341 Ekstasi Diamankan Polda Jambi Selama Operasi Antik Siginjai 2024
Baca juga: Hampir Setahun Lapor Kasus Penggelapan ke Polda Jambi, Koperasi di Bungo Minta Kepastian Hukum