Kemudian Bahlil mengatakan bahwa pihaknya kemudian mencabut ijin untuk keenam perusahaan.

Dia menyebutkan tidak mengetahui apa yang terjadi dibalik itu semua.

"Makanya dicabut, tapi kita tidak tahu apa yang terjadi dibalik itu semua," tambahnya.

Baca juga: Panglima TNI Kirim Tim Puspom Cek Prajurit yang Terlibat di Kericuhan Konflik Lahan Rempang Batam

Kemudian yang ketiga, Menteri Bahlil mengungkapkan bahwa tidak semua negara senang jika Indonesia membangun dan maju.

"Tidak semua negara senang dengan Indonesia kalau ini (proyek Rempang Eco City Batam) jalan," tandasnya.

Duduk Perkara Menurut Mahfud MD

Menkopolhukam RI Mahfud MD menyampaikan pandangannya terkait duduk perkara kericuhan yang terjadi di Pulau Rempang, Batam, Kepulauan Riau.

Dia juga menegaskan soal kesiapannya dalam menjelaskan konstruksi hukum kasus konflik lahan tersebut jika diperlukan.

Mahfud menyampaikan itu di Hotel Pullman, Kota Bandung, Jawa Barat, Rabu (13/9/2023).

Menurut Mahfud MD, pemerintah harus memberikan kepastian hukum kepada masyarakat terkait konflik lahan tersebut.

"Saya sendiri kalau diperlukan akan menjelaskan dari sisi konstruksi hukumnya, kita harus memberi kepastian hukum terhadap rakyat, terhadap investor, dua-duanya," ucapnya.

Mahfud MD juga menjelaskan penyebab kericuhan antara warga dan aparat gabungan di Pulau Rempang, Batam itu.

Menurutnya, bahwa permasalahan tersebut timbul karena adanya kesalahpahaman.

"Kasus Rempang diselesaikan karena ada kesalahpahaman. Itu (kata) Pak Bahlil ke sana," katanya, dikutip Kompas.com.

Diketahui, Presiden Joko Widodo telah mengutus Menteri Investasi/Kepala BKPM Bahlil Lahadalia untuk melihat  langsung ke Pulau Rempang.