TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pascapertemuan bersama Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pemerintah Provinsi Jambi menyepakati proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung tetap dilanjutkan.

Gubernur Jambi, Al Haris mengatakan dalam pertemuan itu pihaknya bersama Kementrian Perhubungan dan Kementrian PUPR diminta membuat pernyataan sepakat melanjutkan pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung untuk dibangun.

“Kita diminta oleh KPK, untuk terus memproses itu semua, termasuk hibah tanahnya. Semua sepakat dengan hal itu, saat ini tinggal menunggu saja,” katanya, belum lama ini.

Al Haris bilang, Pemprov Jambi masih menunggu surat dari Kementrian Perhubungan untuk Pemprov Jambi menyerahkan tanah aset ke Kementrian Perhubungan. 

“Kami juga akan membalas surat dari Kementrian Perhubungan terkait dengan pola. Kalau nanti tidak ada APBN maka polanya kerja sama pihak swasta. Tapi intinya, tugas kami menyiapkan prasarananya dengan kementrian terkait untuk membuka akses itu,” pungkasnya.

Sebelumnya, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) bersama Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jambi menggelar rapat koordinasi penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung, Selasa (6/6/2023).

Selain, Pemprov Jambi, KPK turut mengundang Kementrian Perhubunngan, Kementrian PUPR dan Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur di Auditorium Rumah Dinas Gubernur Jambi.

Diketahui proyek pembangun Pelabuhan Ujung Jabung sudah mangkrak bertahun-tahun dan tak kunjung selesai.

Gubernur Jambi, Al Haris mengungkapkan kedatangan KPK untuk mencari tahu permasalahan dan kendala-kendala dalam tahap pembangunan, dari semua sisi dan semua pihak yang terkait dengan pelabuhan itu.

"Apa yang menghambat, sumbatannya apa saja, kenapa pengerjaannya lambat selesainya," katanya usai rapat koordinasi penyelesaian proyek pembangunan Pelabuhan Ujung Jabung kepada awak media.

Haris menyebut hasil rapat koordinasi ini adalah kesepakatan bersama Kementrian PUPR dan Kementrian Perbubungan.

"Ada poin-poin penting yang sudah disepakati. Intinya kami akan segera menyurati Kementrian PUPR dan Kementrian Perhubungan terkait dengan hasil rapat hari ini untuk tindak lanjuti," ujarnya.

Pemerintah daerah tak ingin duit negara yang sudah banyak dialokasikan ke proyek itu malah hasilnya tidak bisa dimanfaatkan oleh masyarakat, pemerintah dan oleh pihak-pihak untuk melayani transportasi baik darat dan laut.

Untuk anggaran sendiri yang dilanggarkan oleh pemerintah secara keseluruhan Al Haris tak hapal karena anggaran itu dari kementerian.

"Kalau dari kita Pemprov Jambi sudah mengalokasikan total semua Rp80-an miliar. Soal lahan sudah (clear) semua," ujarnya.