TRIBUNJAMBI.COM, MUARATEBO - Asosiasi masyarakat dan supir Kabupaten Tebo mengaku tak puas dengan Rapat Koordinasi yang digelar di Polres Tebo, kemarin, Selasa (9/5).

Rapat yang digelar Polres Tebo bersama assosiasi dan pemegang Izin Usaha Pertambangan (IUP) awalnya untuk mencari solusi atas polemik pengangkutan batu bara.

Salim, perwakilan assosiasi menyebut ketidakpuasan pihaknya disebabkan karena tidak adanya titik terang dan kesepakatan yang dihasilkan dari pertemuan tersebut.

Pihaknya yang sebelumnya sudah melakukan unjuk rasa hingga rapat tersebut digelar, belum menemukan ketegasan pemerintah soal beroperasinya angkutan batu bara menggunakan tronton.

"Kami sudah bosan dengan perjanjian terus. Kami minta ketegasan dari pemerintah soal angkutan batu bara jenis tronton yang lancar melintas di wilayah Kabupaten Tebo" kata Salim, saat dikonfirmasi, Rabu (10/5).

Ia menegaskan bahwa kehadiran perusahaan di Tebo harus memiliki dampak bagi kesejahteraan masyarakat sekitar.

Pihaknya meminta agar pemerintah secara tegas menjalankan aturan terkait pengangkutan batu bara, di mana menurut salim soal tonase sudah ada aturan dan edaran dari pemerintah.

Ia pun mengatakan agar pemerintah daerah dapat melakukan penertiban dalam pengangkutan batu bara yang ada di Kabupaten Tebo.

"Kita boleh saja memikirkan perusahaan dalam dunia investasi. Tapi kita juga pikirkan orang lain yang menggunakan jalan. Harus berimbang dong," ujarnya.

Terpisah, Kapolres Tebo, AKBP Fitria Mega menyebut rapat itu digelar karena adanya polemik dalam hal pengangkutan batu bara di Kabupaten Tebo.

"Sebenarnya sudah ada pertemuan sebelumnya, awalnya adanya penutupan jalan di tembesi karena jalan rusak. Kemudian dari aliansi supir ini mengadakan unjuk rasa di kantor bupati, karena mereka harus berhenti, tidak mengangkut batu bara," katanya.

Setelahnya difasilitasi pertemuan oleh pemerintah, namun karena belum adanya solusi, aliansi supir kemudian berencana kembali melakukan unjuk rasa.

Kapolres pun menyebut tujuan dari pertemuan yang diinisiasi itu untuk mencari jawaban atas permasalahan aliansi.

"Mereka ingin ada jawaban dari perusahaan, mereka boleh enggak sih mengangkut batu bara bukan hanya ke Jambi tapi juga ke Sumatera Barat. Intinya jawaban dari perusahaan, mereka belum bisa mengakomodir ke Sumatera Barat," katanya.

Perusahaan disebut memiliki banyak pertimbangan dan biaya apabila mengakomodir keinginan para aliansi supir.

"Kalau ke arah Jambi, sudah ada perusahaan-perusahaan yang mengakomodir itu," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PAN Kota Jambi Dorong Kader Muda Maju Pilwako, Ada Iqbal Linus dan Hasan Mabruri

Baca juga: Oknum Jaksa di Pekanbaru Diduga Ambil Untung dari Kasus Narkoba Hingga Miliaran Rupiah, Kini Ditahan

Baca juga: Wali Kota Jambi Pimpin Apel Pelepasan Tim Optimalisasi Ketaatan Pajak Daerah