Baca tanpa iklan
Hal itu mengancam ketersediaan listrik bagi 10 juta pelanggan perusahaan listrik pelat merah itu, mulai dari masyarakat umum hingga industri, di wilayah Jawa, Madura, Bali (Jamali) dan non-Jamali.
Direktur Jenderal Mineral dan Batu Bara (Minerba) Kementerian ESDM, Ridwan Djamaludin, pada 1 Januari 2022 lalu menjelaskan, larangan ekspor batu bara tidak dilakukan, hampir 20 Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) dengan daya sekitar 10.850 mega watt (MW) akan padam.
“Ini berpotensi menggangu kestabilan perekonomian nasional. Saat pasokan batu bara untuk pembangkit sudah terpenuhi, maka kembali normal, bisa ekspor. Kita akan evaluasi setelah tanggal 5 Januari 2022," katanya.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com
Baca juga: Pemerintah Dibuat Melempem, Faisal Basri Sebut Pengusaha Batu Bara yang Menentukan Siapa Presiden
Baca juga: DPRD Batanghari Minta Solusi Jangka Pendek Soal Armada Batu Bara Cepat Direalisasikan
Baca juga: Awal Tahun Ada Investor Minat Bangun Jalur Khusus Angkutan Batu Bara dari Sarolangun ke Muarojambi