Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Koordinator Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) Boyamin Saiman, meminta Presiden Joko Widodo (Jokowi) ikut turun tangan menanangi sengkarut TWK pegawai KPK.
Menurut Boyamin, dalam Undang-Undang KPK Nomor 19 tahun 2019, KPK masuk dalam rumpun eksekutif, yang kedudukannya langsung berada dalam pertanggungjawaban Presiden.
"Ingat bahwa memang ini tugasnya beliau (Presiden) wewenang beliau, moral delegasinya beliau, satu-satunya itu, tidak ada cara lain, demonstrasi pun tidak ada gunanya, jadi proses hukum pun tidak ada gunanya, jadi harus keputusan Presiden," ujar Boyamin saat ditemui awak media di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Selasa (21/9/2021).
Ia menyinggung soal polemik TWK pegawai KPK, di mana pada akhir bulan ini akan ada 57 pegawai diberhentikan dari KPK.
Kata Boyamin, Presiden Jokowi jangan hanya menanggap masalah peternak ayam petelur saja yang dianggap penting hingga akhirnya diundang ke Istana, tetapi persoalan TWK pegawai KPK pun harus dianggap penting.
"Loh ini kan, telur ayam yang di Blitar saja diurusi, Atta Halilintar aja diurusi berkaitan dengan musik diundang ke istana, nah ini sama-sama pentingnya, enggak usah ngomong enggak penting loh ya, telur penting juga, maka presiden juga harus urusi TWK," kata Boyamin.
Polemik TWK pegawai KPK ini menurut Boyamin bisa berdampak serius bahkan bisa memecah belah bangsa.
Karenanya, dinilai sangat penting Presiden Jokowi untuk mengambil sikap dalam sengkarut TWK ini.
Baca juga: 56 Pegawai KPK Dipecat, Ini Isi Surat yang Ditandatangani Ketua KPK Firli Bahuri
Baca juga: Fahri Hamzah Puji Firli Bahuri, Sebut Paling Paham Seluk Beluk KPK
"Saya tarik kembali ke tadi urusan bertelur ayam, beli jagung mahal aja, gara-gara demonstrasi dia ditangkap kemudian di undang ke istana," ujarnya.
"Itu kan perbandingannya, yang urusan ayam telur aja dianggap penting, masa urusan TWK KPK yang korupsi bisa membubarkan negara ini dianggap tidak penting, saya ingatkan itu saja," tambah Boyamin.
Diberitakan sebelumnya, Seorang peternak ayam petelur bernama Suroto, beberapa hari lalu melakukan aksi 'nekat' dengan membentangkan spanduk saat Presiden RI Joko Widodo melakukan kunjungan kerja di Blitar, Jawa Tengah.
Atas aksinya tersebut Suroto ditangkap dan diundang ke Istana untuk dapat bertemu dan berbincang langsung dengan orang nomor satu di Indonesia.
Dalam pertemuan tersebut, Suroto mengaku bahwa Presiden Jokowi berterimakasih kepadanya atas aksi tersebut.
Presiden berterimakasih karena dengan adanya aksi tersebut, bisa mengetahui persoalan yang ada di bawah.
Untuk diketahui saat Presiden melintas di Jalan Moh Toha Blitar, Selasa, (7/9/2021) Suroto membentangkan spanduk bertuliskan 'Pak Jokowi, bantu peternak beli jagung dengan harga wajar. Telur murah'.
Akibat aksinya tersebut Suroto diamankan petugas kepolisian sebelum kemudian dilepaskan.
"Kalau ndak ada kamu yang membentangkan poster, saya ndak akan tahu kondisi di bawah karena laporan anak buahnya Ndak nyampe ke atas," kata Suroto menirukan pernyataan Presiden.
Suroto mengatakan dalam pertemuan itu, ia menyampaikan permintaan maaf kepada Presiden karena telah melakukan aksi tersebut. Ia hanya ingin menyuarakan kondisi peternak ayam petelur yang kian terjepit, karena mahalnya harga jagung sebagai pakan ayam, sementara harga jual telur murah.
"Kita produksi telur saja. seumpama 100 persen itu masih rugi, masih rugi. Sedangkan telur enggak bisa keluar, numpuk di kandang itu. Makanya saya punya inisiatif. Kalau saya Ndak nekat membentangkan poster, ini pasti Ndak akan ditanggapi," katanya.
Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul Jokowi Diminta Tangani Polemik TWK KPK, MAKI: Jangan Ayam Petelur Saja yang Dianggap Penting.