Baca tanpa iklan
"Kami juga sudah melakukan musyawarah dengan pihak desa, yang hasilnya akan dikirim kepada pemerintah terkait," tandasnya.
Bukan Wewenang Pemdes Sepenuhnya
Kepala Desa Kunangan, M Fauzi tidak menampik permasalahan itu juga menjadi tanggung jawabnya.
Namun yang menjadi masalah, terangnya, masyarakat sering kali butuh uang dan termakan bujuk rayu, sehingga menjual sawah dengan harga cukup tinggi jika dibandingkan harga jual pada umumnya.
"Mereka berani beli dengan harga lebih tinggi," katanya.
Untuk itu, dia berharap ke depan, masyarakat lain saling membantu untuk membeli sawah, jika ada warga yang membutuhkan, agar sawah itu tidak jatuh ke tangan orang di luar Desa Kunangan.
Terkait kawasan yang diindikasikan akan dibangun stockpile, pihaknya menyebut itu di luar Desa Kunangan.
"Stockpile itu di luar Desa Kunangan, itu Desa Talang Duku, di luar jangkauan saya. Oleh Karena sawah ini satu hamparan dengan Desa Kunangan, maka imbasnya juga terasa di Desa Kunangan," katanya.
Yang bisa dia lakukan, ujarnya, hanya melakukan lobi pada perusahaan, supaya ditunda dulu, karena waktu sekarang belum tepat untuk melakukan penimbunan karena sedang musim tanam, sehingga sementara pengerjaan tersebut sementara dialihkan.
"Saat nanti kita sudah menuai, itu lanjut lagi. Kenapa? Dia beli. Kalau dia beli, tapi tidak diusahakanya, untuk apa?" tukasnya.
Lebih lanjut, pengerjaan yang dilakukan di sekitar dam yang membuat saluran air menyumbat juga ternyata tidak ada izin sama sekali.
"Cuma izin pembebasan saja, tidak ada perjanjian bahwa sawah itu nantinya boleh dialihfungsikan," tandasnya.
Meski begitu, dia bersama masyarakat Desa Kunangan menolak tegas pembangunan stockpile batu bara tersebut. (are)