Banyak Mantan Pejabat di Sarolangun Belum Kembalikan Aset Kendaraan, Pemkab Koordinasi dengan Kejari

Banyak Mantan Pejabat di Sarolangun Belum Kembalikan Aset Kendaraan, Pemkab Koordinasi dengan Kejari

TRIBUNJAMBI.COM, SAROLANGUN - Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Sarolangun, menginformasikan bahwa masih ada beberapa mantan pejabat yang masih belum mengembalikan aset pemerintah.

Salah satu mantan pejabat yang masih enggan mengembalikan aset seperti mobil dinas adalah mantan Ketua DPRD Sarolangun M.Syaihu.

"Ya, kalau mengambalikan pasti ada suratnya. Contohnya yang belum mengembalikan seperti mantan ketua DPRD Syaihu, dan masih banyak juga pejabat lain," bilang Kabid Aset, BPKAD Sarolangun, Idham Chalik.

Idham mengatakan mengenai aset, pihaknya juga sudah menyurati semua SKPD untuk dilakukan inventarisir aset.

"Kita masih data semua aset yang ada di Sarolangun," ujarnya, Jumat (15/11/2019).

• BPK Temukan Banyak Aset Sarolangun Dipegang Mantan Pejabat, Hilal Minta Segera Dikembalikan

• Persoalan Aset Jadi Topik HUT ke 11 Kota Sungai Penuh, Fajran : Kami Sudah Risau

• SOEHARTO Pernah Ramal Tahun 2020 akan Terjadi Hal Ini: Sudah Diingatkan Sejak 1995, Terbukti?

• HANYA 90 Orang Tapi Paling Mematikan di Dunia: Pasukan Koopssusgab Siap Kirim Teroris ke Neraka

Inventarisir ini dilakukan guna mendata ulang aset disetiap SKPD, terkait jumlah dan keberadaan aset itu sendiri.

Seiring dengan itu, katanya saat ini pihaknya belum bisa mendata secara rinci siapa saja dan aset apa yang belum dikembalikan oleh ke pemerintah.

"Kita target bulan ini (November) selesai, nanti akan ada ekspos juga," katanya.

Saat ini pihaknya kata Idham, pihaknya masih berkoordinasi dengan bupati, sekda dan kejaksaan. Dan masih secara persuasif terlebih dahulu kepada para pemakai aset pemerintah tersebut.

"Jika memang butuh penarikan, tapi kita surati dulu," jelasnya.

Terpisah, Ketua DPRD Sarolangun Tantowi Jauhari mengaku sangat mendukung, BPKAD yang menginventarisir aset daerah.

“Kalau aset kita saja tidak tahu dimana tempatnya, inikan perlu dipertanyakan," bilang Tantowi.

Malahan, ia pihak legislatif itu mempersilahkan untuk mendata seluruh aset yang ada di tangan para dewan dan mantan- mantan dewan.

“Seandainya kami ini ada memegang aset yang tidak sesuai aturan yang berlaku, baik itu dewan yang sekarang, maupun mantan dewan, kami meminta tolong kembalikan aset tersebut. Sebab ini menyangkut kebaikan daerah juga,” tuturnya.