Baca tanpa iklan
Info Update CPNS 2019, Mulai Usia Pendaftar, Proses Pendaftaran hingga Kabar Terupdate Pelamar PPPK
TRIBUNJAMBI.COM - Kamu memiliki minat mendaftar Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) 2019?
Berikut berita terupdate dari CPNS 2019.
Jadwal resmi pendaftaran CPNS 2019, formasi, kabar buruk untuk peminat PPPK.
Update info pendaftaran CPNS yang akan dibuka mulai bulan depan.
Baca: Cek Daftar Gaji PNS Golongan I hingga IV di Sini Sebelum Daftar CPNS 2019, Dimulai dari Rp1 Jutaan
Baca: Info Terbaru Penerimaan CPNS 2019 Ada 197 Ribu Formasi, Simak Persyaratan hingga Dokumen Penting
Baca: Daftar Lulusan yang Diprediksi Dibutuhkan saat Penerimaan CPNS 2019, Cek Pengajuan Daerah
Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Kepegawaian 2019 yang digelar oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) 25 September 2019 lalu menghasilkan beberapa keputusan terkait proses rekrutmen Calon Pegawai Negeri Sipil ( CPNS ) tahun 2019.Melalui rilis resmi BKN Nomor: 085/RILIS/BKN/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, Kepala Biro Humas BKN Mohammad Ridwan menyampaikan beberapa informasi penting terkait perkiraan jumlah formasi CPNS yang akan direkrut untuk tahun dan perkiraan jadwal proses pengumuman, pendaftaran dan seleksi CPNS tahun ini.
Seperti diberitakan Kompas.com sebelumnya, Selasa (1/10/2019), Kepala Biro Humas Badan Kepegawaian Negara mengatakan, rekrutmen kali ini hanya untuk calon pegawai negeri sipil atau CPNS 2019 saja dan tidak merekrut Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
Ridwan menjelaskan, tidak direkrutnya PPPK tahun ini dikarenakan masalah anggaran daerah.
Jumlah dan peruntukan formasi CPNS 2019
Berdasarkan rilis resmi BKN Nomor: 085/RILIS/BKN/X/2019 tertanggal 1 Oktober 2019, total formasi yang akan dibuka sebanyak 197.111, dengan perincian:
* 37.854 formasi untuk kementerian/lembaga
* 159.257 formasi untuk daerah
Total formasi tersebut di antaranya termasuk untuk dosen, peneliti dan perekaya.
Namun demikian, Kepala Biro Humas BKN mengatakan, angka tersebut masih dalam tahap finalisasi hingga saat ini.
"Formasi kementerian dan/atau lembaga harus sesuai dengan skema kabinet yang baru pasca pelantikan Presiden dan Wakil Presiden pada 20 Oktober mendatang," kata Mohammad Ridwan melalui siaran resmi tersebut.