Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM- Langkah Kementerian Komunikasi dan Informatika menutup akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat menuai reaksi dari Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua.
Panglima Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat (TPNPB)- Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) Papua, Goliath Tabuni langsung bereaksi atas pemblokiran akses internet di Papua dan Papua Barat, sejak Rabu (21/8/2019).
Reaksi Panglima KKB Goliath Tabuni ini ditulis dia akun Twitter @goliathtabuni pada Kamis (22/8 2019).
Baca: Nasib Gadis Malang, Usai Diajak Jalan Teman, Dicekoki Miras dan Diperkosa Bergilir di Apartemen
Baca: Janda Muda Tika Herli (31) Dapat Vonis Mati, Setelah Habisi Ibu dan Anak akan Kabur ke Jepang
Baca: ILC Bahas Ibu Kota, Tsamara Amany: Waktu Tol Cipali Dibangun, Mereka Bilang Rakyat Tak Makan Semen
"Sangat jahat menutupi kejahatan Terhadap rakyat #WestPapua
Indonesia sudah kehilangan akal sehat," tulis @goliathtabuni seperti dikutip Gridhot.ID.
Cuitan Goliath Tabuni ini langsung ditanggapi netizen dengan komentar tak kalah pedas.
@papedabungkus17: Bukan jahat tapi meminimalisir kekacauan, agar tidak ada lagi yg terprovokasi sama akun atau orang jahat seperti kalian.
Tak mau kalah, Goliath pun menjawab komentar itu.
"Hahaha alasan kolonial," katanya.
Demi Pemulihan Keamanan
Seperti diketahui, keputusan memblokir akses internet di wilayah Papua dan Papua Barat ini diambil dengan alasan untuk mempercepat proses pemulihan situasi keamanan di sana.
Keputusan ini diambil setelah pihak Kementerian Kominfo berkoordinasi dengan penegak hukum dan instansi terkait.
Melalui keterangan resminya, Kementerian Kominfo menyatakan telah memblokir penuh akses internet di Papua dan Papua Barat mulai hari ini, 21 Agustus 2019.
"Kementerian Komunikasi dan Informatika RI memutuskan untuk melakukan pemblokiran sementara layanan data telekomunikasi, mulai Rabu (21/8) hingga suasana tanah Papua kembali kondusif dan normal," kata Plt Kepala Biro Humas Kementerian Kominfo, Ferdinandus Setu.
Baca: Pencuri Hilap Saat Masuk Kamar Kos, Gadis 21 Tahun Ditindih, Korban Teriak Hingga Tertusuk Pisau!
Baca: Pencuri Hilap Saat Masuk Kamar Kos, Gadis 21 Tahun Ditindih, Korban Teriak Hingga Tertusuk Pisau!
Baca: Dikenai Pasal Pembunuhan Berencana, Prada DP Dituntut Seumur Hidup, Dipecat, Nangis di Ruang Sidang
Ini adalah kedua kalinya Kemenkominfo melakukan intervensi terhadap akses komunikasi dan internet di Papua pasca kerusuhan yang pecah di Manokwari, Papua Barat.
Pihak Kominfo pun tidak menjelaskan sampai kapan pemblokiran ini akan dilakukan, Ferdinandus hanya menegaskan bahwa pemblokiran ini dilakukan hingga situasi normal.
Sebelumnya Kominfo juga melakukan pembatasan akses internet dengan memperlambat lalu lintas data di wilayah Papua.
Alasannya, Kominfo ingin mencegah menyebarnya hoaks yang bisa memperkeruh suasana di sana.
"Kementerian Kominfo telah melakukan throttling atau pelambatan akses/bandwidth di beberapa wilayah Papua di mana terjadi aksi massa, seperti Manokwari, Jayapura dan beberapa tempat lain," ujar Ferdinandus dalam keterangan tertulis, Senin (19/8/2019).
Kerusuhan sempat pecah di daerah Manokwari, Papua Barat pada Senin (19/8/2019) kemarin.
Kerusuhan tersebut diawali dengan warga yang menggelar aksi demonstrasi dengan membakar ban bekas dan meletakkan pohon di sejumlah ruas jalan di dalam kota Manokwari.
Demo berlangsung anarkistis karena massa melemparkan pecahan botol dan merobohkan papan reklame, serta traffic light di pinggir Jalan Yos Sudarso.
Kantor DPRD Papua Barat pun ikut menjadi sasaran amuk warga dengan dibakar.
Aksi tersebut dilakukan sebagai bentuk protes terhadap tindakan persekusi dan rasisme yang dilakukan organisasi masyarakat dan oknum aparat terhadap mahasiswa Papua di Malang, Surabaya, dan Semarang.
Kerusuhan Meluas
Seperti diketahui, setelah di Manokwari, kerusuhan di Bumi Cenderawasih berlanjut di Kabupaten Fakfak, Papua Barat.
Dikutip Antara, aksi pembakaran dan perusakan fasilitas umum mewarnai demonstrasi di Fakfak, Papua Barat, Rabu (21/8/2019.
Massa demonstran membakar kios yang ada di Pasar Fakfak dan jalan menuju ke pasar.
Kepala Bidang Humas Polda Papua, AKBP Mathias Krey mengatakan aparat kepolisian dan TNI sudah berada di lokasi demonstrasi untuk melakukan pengamanan.
"Anggota Brimob dijadwalkan dikirim ke Fakfak untuk membantu mengamankan wilayah tersebut," katanya saat dihubungi dari Jayapura, Papua.
Melansir dari Kompas, polisi mengatakan kerusuhan di Fakfak terkait dengan pengibaran bendera Bintang Kejora, di kantor Dewan Adat.
Pada saat itu, massa sedang berada di kantor Dewan Adat untuk berdiskusi dengan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda) setempat.
Baca: Jadwal Lengkap Liga Italia 2019/2020 Pekan 1, Dibuka dengan Laga Parma vs Juventus, Catat Tanggalnya
Baca: Sosok Letjen TNI Prof Syarifudin Tippe, Digadang-gadang Calon Menhan Kabinet Baru Jokowi
Baca: Banyak yang Belum Bayar PKB, UPTD Samsat Bungo Akan Lakukan Validasi
"Pas di Forkopimda, mereka menaikkan bendera Bintang Kejora, bendera KNPB (Komite Nasional Papua Barat), organisasi papua merdeka, ada beberapa bendera lah," kata Kapolres Fakfak AKBP Deddy Foures Millewa ketika dihubungi wartawan, Rabu.
Awalnya, massa berunjuk rasa memprotes tindakan diskriminatif terhadap mahasiswa Papua di Surabaya, Jawa Timur.
Ketika pengunjuk rasa ingin merusak sejumlah obyek vital, aparat keamanan berupaya mencegah hal tersebut.
Akan tetapi, pengunjuk rasa justru merusak, bahkan membakar Pasar Thumburuni.
"Setelah dia orasi di situ, mereka mau merusak objek vital di bandara, kantor DPRD, dan di kantor bupati, tapi kita halangi akhirnya mereka ngerusak pasar," ungkap Deddy.
Kemudian massa pengunjuk rasa bergerak menuju kantor Dewan Adat dan ada oknum yang mengibarkan bendera Bintang Kejora.
Massa pun sempat memaksa bupati untuk memegang bendera Bintang Kejora, tetapi tidak dilakukan.
Masyarakat lain yang melihat pemaksaan tersebut merasa kecewa.
"Bupati dipaksa (memegang bendera), ada masyarakat yang lihat, 'Bupati kita kok digitukan'," tutur dia.
Kemudian, ada sekelompok orang yang menamakan diri Barisan Merah Putih dan meminta bendera Bintang Kejora diturunkan.
Namun, massa tidak mau menurunkan bendera Bintang Kejora dan malah melempari kantor Dewan Adat dengan batu.
"Mereka minta bendera diturunkan, tetapi tidak diturunkan, malah yang dari kelompok Organisasi Papua Merdeka melempar, ya sudah mereka (warga) terpancing," ujar Deddy.
Saat ini, aparat kepolisian mengungkapkan bahwa situasi di daerah tersebut sudah kondusif.
Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Kominfo Blokir Penuh Akses Internet di Papua dan Papua Barat, Sampai Kapan?"