Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM - Presiden Joko Widodo Jokowi akan mencopot aparat di daerah yang tak mampu mengatasi kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
Hal tersebut disampaikan Jokowi saat memberikan pengarahan kepada peserta rapat koordinasi nasional pengendalian karhutla tahun 2019 di Istana Negara, Jakarta, Selasa (6/8/2019).
"Aturan main kita tetap masih sama, saya ingatkan kepada Pangdam, Danrem, Kapolda, Kapolres, aturan yang saya sampaikan 2015 masih berlaku (copot jabatan tak bisa atasi karhutla)," papar Jokowi.
Baca: Ulama kharismatik NU KH Maimoen Zubair Wafat,Menantu Ungkap Keinginan Almarhum Diijabah Allah SWT
Baca: Diawali Cekcok, Pria Pengangguran Siram Bensin ke Istri Lalu Bakar, Begini Nasib Wanita Malang Itu!
Baca: DUA SEJOLI Terekam CCTV Asyik Bercumbu di Bioskop, Tangan Sang Pria Tampak Bergerilya!
"Saya kemarin sudah telepon Panglima TNI, saya minta copot yang tidak bisa mengatasi. Saya telepon lagi tiga atau empat hari yang lalu ke Kapolri, copot kalau enggak bisa mengatasi kebekaran hutan dan lahan," sambung Jokowi.
Jokowi menjelaskan, kerhutla pada 2015 dan tahun sebelum-sebelumnya hampir terjadi di semua provinsi yang kerugiannya mencapai Rp 221 triliun atas lahan terbakar seluas 2,6 juta hektare.
Berdasarkan data yang diterima, kata Jokowi, jika dibandingkan dengan tahun ini dengan 2015 kejadian karhutla menurun 81 persen. Tetapi, dibanding 2018 dengan saat ini mengalami kenaikan dan ke depan tidak boleh terjadi kenaikan lagi.
Baca: Amalan dan Doa Agar Mendapatkan Pasangan Hidup, Jodoh, Lengkap Bahasa Latin dan Arab!
Baca: MUSLIM WAJIB TAHU! 13 Adab Berdoa yang Benar Sesuai Tuntunan Rasulullah SAW, Baca di Sini!
Baca: MIRIS - Seorang Remaja 14 Tahun di Tulungagung Sehari Dipaksa Berhubungan Intim Dengan 10 pria
"Saya minta gubernur, pangdam, kapolda kerja berkolaborasi, bekerja sama dibantu dengan pemerintah pusat, panglima TNI, kapolti, BNPB, BRG. Usahakan jangan sampai kejadian baru bergerak," ujar Jokowi.
Menurutnya, menghilangkan karhutla memang sulit, tetapi harus ditekan setiap tahunnya dengan melakukan pencegahan dan jangan menunggu api membesar baru dipadamkan.
"Api sekecil apapun segera padamkan, kalau sudah gede apalagi di hutan gambut sangat sulit sekali padamnya. Jangan sampai ada yang namanya status siaga darurat, jangan sampai," ucap Jokowi.
Marahi Direksi PLN
Kemarin, Jokowi marah di depan direksi PLN.
Pasalnya, PLN tak mampu mengatasi dan tak punya rencana cadangan mengatasi listrik pada di separuh wilayah Jawa.
Usai mendapat penjelasan dari Pelaksana Tugas Direktur Utama PT PLN Sripeni Inten Cahyani, Jokowi justru marah dan pergi. Jokowi mendatangi kantor pusat PT PLN pada Senin (5/8/2019).
Ia didampingi Menteri Perhubungan Budi Karya Sumadi, Sekretaris Kabinet Pramono Anung, Menteri ESDM Ignasius Jonan.
Terlihat juga Menteri Komunikasi dan Informatika Rudiantara, serta Kepala Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN) Hinsa Siburian.