Baca tanpa iklan
TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mencabut izin 13 pulau reklamasi di Teluk Jakarta. Atas keputusannya itu Anies mengatakan siap digugat oleh siapa pun, termasuk pengembang pulau reklamasi.
"Setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk menggugat keputusan pemerintah. Kami siap menghadapi," kata Anies di Balai Kota DKI Jakarta, Jalan Medan Merdeka Selatan, Rabu (26/9/2018).
Anies menyampaikan, pencabutan izin pulau reklamasi sudah sesuai prosedur. Badan Koordinasi Pengelolaan Reklamasi Pantai Utara Jakarta telah memverifikasi semua izin dan kegiatan reklamasi di Teluk Jakarta.
Baca: Tantang Anggota Kadin, Jokowi: Siapa Mau Bangun Tol di Sumatera? Silakan Maju, Saya Beri
"Dari verifikasi-verifikasi itu, terbukti bahwa mereka (pengembang) tidak melaksanakan kewajibannya. Karena mereka tidak melaksanakan kewajibannya, maka izinnya dicabut. Jadi, pencabutannya bukan selera 1-2 orang," kata dia.
Selain mencabut izin pulau yang belum dibangun, Pemprov DKI juga masih menyegel bangunan-bangunan di atas pulau reklamasi yang sudah dibangun.
Soal adanya konsumen yang sudah membeli bangunan di sana, Anies menyebut itu bukan urusan Pemprov DKI.
"Di dalam negara hukum, ada aturan yang mengatur setiap transaksi, selesaikan sesuai dengan ketentuan. Transaksinya antar kontraktor dengan pembeli, itu selesaikan saja, karena kami bukan pihak di situ," ujar Anies.
Dengan keputusan menghentikan proyek reklamasi di Teluk Jakarta, Anies memenuhi janji kampanyenya bersama Sandiaga Uno pada Pilkada DKI Jakarta 2017.
Baca: Bareskrim Catat Nilai Pembobolan SNP Finance Rp 14 Triliun, OJK Punya Hitungan Sendiri
Baca: Inilah 9 Visi dan Misi Pasangan Jokowi - Maruf pada Pilpres 2019