Bupati Sudewo Absen Lagi, Wagub Taj Yasin Jadi Inspektur Upacara HUT RI ke-80 di Pati

TRIBUNJAMBI.COM — Perayaan Hari Ulang Tahun atau HUT RI ke-80 di Kabupaten Pati, Minggu (17/8/2025), menghadirkan pemandangan tak biasa.  

Sebab, Bupati Pati, Sudewo, berhalangan hadir dalam upacara bendera tersebut.  

Sehingga posisinya sebagai inspektur upacara digantikan oleh Wakil Gubernur Jawa Tengah, Taj Yasin Maimoen. 

Ini bukan kali pertama Bupati Sudewo absen dalam acara penting. 

Sebelumnya, dia absen dalam rapat paripurna dengan agenda mendengarkan pidato Kenegaraan Presiden Prabowo Subianto.  

 Ketidakhadirannya kali ini dikabarkan karena sakit. 

Hal ini membuat jajaran pemerintah daerah dan masyarakat menanti kehadiran sosok pemimpin dari provinsi.  

Upacara yang digelar di halaman Kantor Bupati Pati tetap berjalan khidmat, dihadiri oleh Wakil Bupati Pati Risma Ardhi Chandra, jajaran Forkompimda, tokoh masyarakat, dan seluruh ASN setempat. 

Baca juga: Remisi HUT RI ke-80: Rp639 Miliar Terselamatkan, Ratusan Ribu Napi Pulang 

Baca juga: Harta Kekayaan Ben Ibrahim, Eks Bupati Kapuas 2 Periode Napi Korupsi Bebas di HUT RI -80: Rp8 Miliar

Baca juga: Kontak Tembak KKB Papua Vs Aparat Sebabkan Ribuan Warga Sipil Mengungsi ke Hutan

Usai upacara, Gus Yasin, sapaan akrab Taj Yasin, menegaskan kehadirannya adalah amanah dari Gubernur.  

Ini merupakan komitmen Pemerintah Provinsi Jawa Tengah untuk memastikan stabilitas dan roda pemerintahan di Pati tetap berjalan. 

Terutama di tengah dinamika politik yang sedang berlangsung. 

"Pembangunan harus terus berjalan, pemerintahan tidak boleh berhenti. Masyarakat menunggu pengabdian dari pemerintah," katanya.

Jaga Kondusifitas di Tengah Isu Politik 

Selain menjadi inspektur upacara, kehadiran Gus Yasin juga menjadi sorotan di tengah isu politik lokal yang sedang memanas, termasuk wacana hak angket di DPRD Pati.  

Menanggapi hal itu, Gus Yasin mengajak semua pihak untuk menghormati proses demokrasi dan hukum yang berlaku. 

"Indonesia adalah negara hukum. Segala sesuatunya sudah diatur dalam undang-undang, termasuk UU Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah," tegasnya.  

Baca juga: Profil Ben Ibrahim, Eks Bupati Kapuas 2 Periode Napi Korupsi dapat Remisi Bebas di HUT RI -80

Baca juga: Pidato Berapi-api Dedi Mulyadi di HUT RI ke-80: Janji Pendidikan Merata dan Maaf untuk Warga Jabar