Ketua DPRD Kota Jambi Nilai Aneh, Sertifikat Sah Warga Malah Diragukan Pertamina

Ketua DPRD Kota Jambi Soroti Tumpang Tindih Sertifikat Warga dan Pertamina

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI – Permasalahan tumpang tindih sertifikat antara warga dan Pertamina menjadi perhatian Ketua DPRD Kota Jambi, Kemas Farid Alfarely.

Kepada Tribunjambi.com, Farid mengatakan pihaknya terus mendorong Pemerintah Kota Jambi untuk menuntaskan persoalan tersebut.

“Karena ini ranah pusat, kita mendorong Pemkot Jambi berkoordinasi dengan kementerian terkait, seperti ATR/BPN dan terutama Kementerian Keuangan,” ujarnya, Kamis (14/8/2025).

Farid menilai tumpang tindih sertifikat ini ironis, karena pemerintah—dalam hal ini Pertamina—justru meragukan keabsahan sertifikat sah milik warga.

“Masa iya masyarakat yang sudah punya sertifikat sah, malah diragukan legalitasnya,” katanya.

Ia juga mempertanyakan pengawasan Pertamina. Menurutnya, jika benar kawasan yang diklaim masuk zona merah itu adalah aset Pertamina, seharusnya tidak sampai terbit Sertifikat Hak Milik (SHM) untuk warga.

“Kalau benar milik mereka, berarti ada kurangnya pengawasan, sehingga masyarakat yang dirugikan,” tegasnya.

Sementara itu, warga Kenali Asam, Suprayetno, juga mempertanyakan dasar Pertamina mengklaim tanah yang telah ditempati keluarganya selama empat generasi.

“Keluarga saya sudah empat generasi tinggal di sini, tapi sekarang diklaim Pertamina,” ujarnya.

Suprayetno mengaku telah memegang sertifikat tanah sejak wilayah tersebut masih masuk Kabupaten Batang Hari.

“Selama ini tidak pernah ada masalah, tiba-tiba dibilang zona merah,” tegasnya.