Dinilai Tidak Peka Bupati Pati Sudewo dengan Kondisi Warga, Pengamat: Kemarahan Rakyat Masuk Akal

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Bupati Pati, Sudewo belakangan jadi sortan usai didemo oleh warganya.

Kejadian ini pun menjadi sorotan Ketua Komite Pemantaian Pelaksanaan Otonomi Daerah (KPPOD), Herman N Suparman.

Menurut Herman, aksi demo di Pati, Jawa Tengah pada Rabu 13 Agustus 2025 ini merupakan bentuk masyarakat yang tidak puas.

Menurutnya juga respon masyarakat sudah masuk akal.

Sementara pemimpinnya dinilai tidak peka dengan kondisi warganya saar ini.

Untuk diketahui, KPPOD adalah sebuah lembaga independen yang fokus pada kajian dan advokasi terkait kebijakan dan pelayanan publik di bidang ekonomi, fiskal, dan desentralisasi/otonomi daerah. 

Baca juga: Heboh Masuk Surga Bertarif dari Ajaran Agama Dimpimpin Ummi Cinta, Banyak Istri Melawan Suami

Baca juga: Nelangsa Sukmawati Gagal Dinikahi Anggota Brimob Bripda Tri Farhan, Acara Dialihkan Jadi Khitanan

Baca juga: Keras Pendemo Tantang Bupati Sudewo, Kini Tuntut Agar Dicopot: Kalau Tidak Mundur Kami Masih Lanjut

KPPOD didirikan untuk memantau pelaksanaan otonomi daerah secara kritis dan konstruktif, serta memberikan rekomendasi kebijakan publik berbasis riset. 

Menurut Herman, aksi demonstrasi itu merupakan satu bentuk tuntutan terhadap kepala daerah, dalam hal ini Bupati Pati Sudewo, yang notabene dipilih oleh rakyat, tetapi justru mengkhianati kepercayaan masyarakat.

Sebagaimana diketahui, akhir-akhir ini Sudewo menjadi sorotan karena dirinya sempat menantang warganya untuk berdemo.

Hal itu terkait dengan kebijakan penyesuaian Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) yang mengakibatkan kenaikan tarif Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2) hingga 250 persen.

PBB-P2 adalah pajak atas bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan, kecuali kawasan yang digunakan untuk kegiatan usaha perkebunan, perhutanan dan pertambangan.

Sebelum akhirnya membatalkan kebijakan itu dan meminta maaf, awalnya Sudewo mengaku tak gentar meski harus menghadapi gelombang demonstrasi besar menolak kebijakan kenaikan tarif PBB-P2.

Namun, meski sudah meminta maaf dan membatalkan kenaikan tarif PBB, warga tetap melaksanakan demo pada Rabu hari ini dengan menuntut supaya Sudewo mundur dari jabatannya.

"Bagi kami resistensi dan juga tuntutan mundurnya bupati ini itu masuk akal karena kebijakan yang diambil oleh seorang kepala daerah yang dipilih langsung oleh rakyatnya itu justru menimbulkan beban yang luar biasa terhadap warganya sendiri gitu ya," ucap Herman dalam acara Breaking News di Kompas TV, Rabu.

Ia menyebut, demonstrasi ini juga menjadi sinyal bagi kepala daerah lain supaya dalam menyusun kebijakan memperhatikan aspirasi kebutuhan dan juga masalah yang dihadapi warga.