Perangai Bupati Sudewo Bikin Prabowo Marah, Ketua Gerindra Jateng Sudaryono: Harus Disampaikan

TRIBUNJAMBI.COM - Akhirnya ada perintah diturunkan oleh Presiden Prabowo Subianto usai aksi viralnya Bupati Pati Sudewo.

Belakangan Bupati Pati Sudewo jadi sorotan usai kebijakannya yang sangat merugikan masyarakat.

Ya, Sudewo menaikan pajak 250 persen yang dibebankan untuk masyarakat.

Kisruh ini pun rupanya terdengar ke telinga Presiden Prabowo Subianto.

Terbaru Prabowo Subianto pun memberikan perintah untuk menangani Sudewo.

Disampaikan Ketua Gerindra Jawa Tengah, Sudaryono, jika Presiden Prabowo Subianto meminta Bupati Pati, Sudewo, membatalkan kebijakan tersebut.

Baca juga: Inilah Wajah Nafa Arshana, Istri TNI yang Menyebut Prada Lucky Punya Seksual Menyimpang: Saya Salah

Baca juga: Teganya Istri Anggota TNI Ini Sebut Kematian Prada Lucky Gegara LGBT: Ini Moralnya Juga Tidak Ada

Baca juga: Bos Travel Ini Senasib dengan Eks Menag Yaqut Cholil Dicegah ke Luar Negeri, Negara Rugi Rp1 Triliun

Kebijakan itu sebelumnya menuai polemik lantaran Sudewo menantang warga yang menolak kenaikan tersebut untuk mengerahkan massa besar dan mendemo dirinya.

"Ini harus disampaikan ke bupati (Bupati Pati, Sudewo—Red) untuk membatalkan kebijakan itu di tengah kondisi masyarakat sekarang yang memang butuh perhatian lebih," kata Sudaryono, yang juga menjabat Wakil Menteri Pertanian, dikutip dari akun instagram pribadinya, Minggu (10/8/2025), seperti dilansir TribunJatim.com via TribunJateng.com.

Sudaryono juga menyampaikan perintah Prabowo kepada Bupati Pati untuk mencari sumber pembiayaan dan pembangunan dari tempat lain, seperti investasi.

Dia mengklaim, Sudewo langsung melaksanakan arahan tersebut.

"Alhamdulillah, bupati langsung tegak lurus melaksanakan perintah dan petunjuk tadi dan sudah diumumkan cancel," ujarnya.

Sudaryono mengajak warga Pati menjaga kondusivitas menjelang peringatan HUT Ke-80 RI, pada 17 Agustus.

"Yakinlah bahwa pemerintah di bawah Bapak Prabowo ini responsif terhadap permasalahan rakyat dan mengedepankan kepentingan rakyat di atas kepentingan apa pun," kata dia.

Kebijakan Bupati Pati yang akan menaikkan tarif PBB-P2 hingga 250 persen menuai protes dari masyarakat.

Kebijakan kenaikan PBB ini menuai kritik karena dianggap membebani warga, terutama kalangan petani dan pelaku usaha kecil.