Polemik di Papua

GAWAT! 90 Persen Dana Desa Ditarik Tunai, PPATK Curigai Aliran ke KKB Papua

PPATK terkait dugaan aliran dana desa ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua. 

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Ist
Sebuah investigasi besar tengah digulirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana desa ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua.  

TRIBUNJAMBI.COM - Sebuah investigasi besar tengah digulirkan Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) terkait dugaan aliran dana desa ke Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) atau KKB Papua

Satuan Tugas Operasi Damai Cartenz sebelumnya mengungkap bahwa dana desa menjadi salah satu sumber pendanaan kelompok separatis tersebut.

Kepala PPATK, Ivan Yustiavandana, mengonfirmasi bahwa pihaknya telah mendalami lebih dari 3.000 rekening dana desa di Papua. 

"Kami telah melakukan pendalaman terhadap lebih dari 3.000 rekening dana desa di Papua,” kata Ivan saat dikonfirmasi Tempo pada Sabtu, 19 Juli 2025.

Meski demikian, Ivan mengakui bahwa PPATK belum bisa secara pasti memastikan aliran dana desa kepada kelompok TPNPB-OPM. 

Hal ini dikarenakan adanya modus penarikan dana secara tunai yang sangat dominan. 

“Hampir 90 persen ditarik tunai,” ujar Ivan.

Sebelumnya, Kepala Operasi Damai Cartenz, Brigadir Jenderal Faizal Ramadhani, telah menyebutkan salah satu sumber pendanaan kelompok separatis di Papua berasal dari dana desa. 

Baca juga: MODUS Baru KKB Papua: Manfaatkan 2 Warga Selundupkan Amunisi, Dijerat UU Darurat

Baca juga: BRO RON Optimis Menang Lawan Kaesang Pangarep di Pemilu Raya PSI 2025: Bakal Kalahkan Putra Jokowi? 

Baca juga: UTANG Buat Nyawa Wanita di Tangerang Melayang: Korban Diborgol, Dirudapaksa

KKB Papua, kata Faizal, kerap memaksa kepala desa untuk menyerahkan uang. 

“Dana-dana itulah yang dikumpulkan untuk membeli senjata,” jelas Faizal saat ditemui di Jakarta Selatan, Rabu, 16 Juli 2025.

Faizal menambahkan bahwa polisi pernah menangkap kepala desa dan kepala distrik yang terbukti memberikan dana kepada KKB Papua

Dari keterangan mereka, diketahui dana tersebut digunakan untuk operasional dan pembelian senjata.

Sumber Dana KKB Papua 

Teka-teki mengenai sumber dana dan asal usul senjata api Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua perlahan mulai terungkap. 

Kepala Operasi Damai Cartenz 2025, Brigjen Pol. Faizal Ramadhani, membeberkan bahwa KKB mendapatkan dana dari berbagai sumber.

Baca juga: KKP Lebih Berbahaya dari KKB Papua? Satgas Cartenz Ungkap Ancaman Ideologis: Menyusup 

Baca juga: Operasi Patuh Siginjai Masyarakat Jambi Tertib, Kecelakaan Nihil di Hari Ke-6

Termasuk aksi kriminal dan yang mengejutkan, penyalahgunaan dana desa melalui pemaksaan terhadap kepala desa dan kepala distrik.

"Kami sudah melakukan penangkapan terhadap beberapa kepala desa dan kepala distrik yang terbukti menyerahkan dana kepada kelompok ini. Dana itu digunakan untuk membeli senjata dan membiayai operasional mereka,” kata Brigjen Faizal dalam keterangan resmi, Kamis (17/7/2025). 

Pengakuan ini mengindikasikan adanya pola pemerasan yang dilakukan KKB terhadap pemerintahan di tingkat paling bawah.

Wakapolda Papua ini juga menyoroti tantangan besar dalam memberantas KKB, yaitu medan geografis Papua yang ekstrem. 

Wilayah yang luas, akses yang terbatas, serta minimnya infrastruktur menjadi penghambat utama pergerakan dan jangkauan operasi aparat keamanan.

“Wilayah Papua itu 2-4 kali lipat lebih besar dari Pulau Jawa. Infrastruktur minim, cuaca ekstrem, dan tantangan logistik memperberat semua proses,” ungkapnya. 

Kondisi ini membuat upaya pengejaran dan penumpasan KKB menjadi jauh lebih sulit dan membutuhkan sumber daya yang besar.

Lebih dari sekadar operasi keamanan, Brigjen Faizal menekankan bahwa penyelesaian konflik di Papua memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif dan perubahan paradigma. 

Menurutnya, permasalahan ini tidak bisa hanya mengandalkan operasi keamanan semata, tetapi juga harus disertai penanganan aspek sosial, ekonomi, dan ideologis secara serempak.

“Permasalahannya bukan cuma senjata. Ada ketimpangan, ada keterbatasan, ada luka sejarah. Maka penyelesaiannya harus berbasis paradigma yang baru komprehensif, tidak bisa parsial. Kalau belum satu pemahaman, sulit bicara strategi teknis jangka panjang,” pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Deretan Pilihan Motor Bekas Honda BeAT di Jambi, Harga Mulai Rp8 Jutaan

Baca juga: Video Bulan Sutena Muncul Lagi, Semprot Nyamuk Satu Detik, Terima Kasih Tante

Baca juga: Sosok 3 Calon Ketua PSI - Ronald Sinaga, Kaesang, Agus Mulyono

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved