MENGEJUTKAN! Uskup Jayapura Sarankan Gibran Bicara dengan KKB: Demi Papua Damai 

TRIBUNJAMBI.COM - Rencana Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka untuk berkantor di Papua demi mempercepat pembangunan disambut dengan harapan besar sekaligus usulan mengejutkan dari tokoh agama setempat.  

Diantara mereka yang memberikan dukungan itu yakni Uskup Keuskupan Jayapura, Mgr. Yanuarius Theofilus Matopai You. 

Namun dengan syarat yang sangat jelas: Gibran Rakabuming Raka harus keluar dari zona nyaman kantornya dan turun langsung ke tengah masyarakat. 

Bahkan siap berdialog dengan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua.

Bukan Sekadar Kewajiban Formal, Tapi Kerja Nyata! 

Uskup Yan menekankan bahwa kehadiran Wapres di Bumi Cenderawasih tidak boleh hanya sebatas memenuhi kewajiban formal.  

Ia berharap Gibran benar-benar membawa dampak nyata bagi pembangunan dan kesejahteraan masyarakat Papua. 

“Kehadiran Wapres di Papua, saya sangat mengharapkan ini tidak hanya memenuhi tugas, tapi betul-betul bekerja untuk masyarakat Papua,” ujar Uskup Yan di Jayapura, Sabtu (12/7/2025). 

Lebih lanjut, Uskup Yan menyarankan agar Gibran tidak hanya fokus pada koordinasi dengan pemerintah daerah.  

Baginya, pendekatan dialog langsung dengan berbagai elemen masyarakat – mulai dari tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, penyandang disabilitas. 

Baca juga: KKB Papua Serang Pasar di Puncak Jaya, Satu Warga Tewas Tertembak

Baca juga: IJAZAH Jokowi Itu Asli, Kuasa Hukum: Tak Perlu Diperdebatkan Lagi 

Baca juga: SKANDAL Chromebook Memanas: Konsultan Dijemput Paksa, Nadiem Makarim Turut Diperiksa 

Hingga masyarakat umum – sangat krusial untuk memahami realitas di lapangan. 

“Jangan hanya datang duduk di kantor kemudian dikawal ketat oleh pengawal. Tapi harus turun ke masyarakat, berbicara langsung dengan mereka, dengarkan apa yang mereka mau, apa masalah yang mereka hadapi,” tegasnya.

Solusi Damai: Dialog Terbuka, Termasuk dengan KKB Papua 

Uskup Yan menambahkan, berbagai permasalahan di Papua yang melingkupi sektor pendidikan, kesehatan, ekonomi, hingga infrastruktur, membutuhkan perhatian dan kehadiran langsung dari pemerintah pusat.  

Namun, satu poin penting yang ia sampaikan adalah perlunya dialog terbuka, bahkan dengan pihak-pihak yang berseberangan dengan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), termasuk KKB Papua. 

Menurutnya, upaya ini bukan untuk mendukung perjuangan kelompok tersebut, melainkan untuk memahami akar persoalan yang menyebabkan konflik dan mencari solusi damai yang manusiawi.  

Pendekatan bottom-up ini diharapkan dapat membuka jalan menuju perdamaian dan pembangunan berkelanjutan di Papua. 

Usulan dari Uskup Jayapura ini tentu menjadi sorotan, mengingat sensitivitas isu Papua dan konflik berkepanjangan dengan KKB Papua.