KKB Papua Berteriak 'HAM', Tuduh Aparat Tembak Warga Sipil, Sebby Sambom: Luka Berat

KKB Papua Berteriak 'HAM', Tuduh Aparat Tembak Warga Sipil, Sebby Sambom: Luka Berat

TRIBUNJAMBI.COM - Di tengah sorotan berkelanjutan terhadap situasi keamanan di Papua, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat – Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM), yang kerap disebut KKB Papua kembali melontarkan tuduhan serius terhadap militer Indonesia. 

Mereka mengklaim aparat bertanggung jawab atas penembakan seorang warga sipil bernama Otius Kogoya (40) di Kampung Pinapa, Distrik Gome, Kabupaten Puncak, pada Selasa (1/7). 

Insiden ini, menurut klaim mereka, menyebabkan korban luka parah dan harus menjalani operasi.

Dalam siaran persnya pada Rabu (2/7), Juru Bicara TPNPB-OPM, Sebby Sambom, menyatakan laporan resmi telah diterima dari

Komandan Operasi TPNPB Kodap XVIII Ilaga, Mayor Numbuk Telenggen. 

Menurut Sebby Sambom, kejadian penembakan Otius Kogoya terjadi sekitar pukul 03.25 WIT.

"Menurut laporan yang kami terima, aparat militer menembak warga sipil bernama Otius Kogoya (40) hingga mengalami luka berat. Kejadian terjadi sekitar pukul 03.25 WIT, dan korban telah dilarikan ke RSUD Ilaga untuk menjalani operasi akibat luka tembak,” ungkap Sebby.

KKB Papua menuding aparat militer memasuki Kampung Pinapa melalui Distrik Gome, Bandara Aminggaru, dan Kogago.

Lalu melancarkan operasi yang tidak hanya berujung pada penembakan warga sipil tetapi juga pembakaran sejumlah rumah di Ilaga. 

Baca juga: IRONI di Tanah Papua: TPNPB-OPM Teriak HAM, Justru KKB Papua Menginjak-injaknya!

Baca juga: SOK JAGO Zabidi Ngaku Orang Dekat Presiden Prabowo Kini Jadi Tersangka, Polisi: Senjata Kita Ambil

Baca juga: JOKOWI Absen di Hari Bhayangkara ke-79, Kemana? Pengakuan Luhut Panjaitan di Postingan Janggal

Mayor Numbuk Telenggen, dalam laporan yang diteruskan Sebby, menyebut bahwa pasukan TPNPB-OPM Kodap XVIII Puncak Ilaga saat itu berada di Pinapa, namun operasi aparat militer tidak mengenai anggota mereka.

TPNPB-OPM kemudian menuding keberadaan pasukan militer Indonesia di Papua tidak hanya menyasar kelompok bersenjata.

Melainkan juga membahayakan warga sipil, bahkan menilainya sebagai pelanggaran hukum humaniter internasional.

Sebagai respon, Sebby Sambom mengeluarkan seruan langsung kepada Presiden Prabowo Subianto. 

"Kami meminta Presiden Prabowo Subianto untuk menghentikan segala bentuk penembakan terhadap warga sipil selama operasi militer berlangsung. Jika memang ingin berperang, silakan lakukan secara terbuka melawan TPNPB, bukan dengan menyasar permukiman warga sipil secara tiba-tiba,” tegasnya.

Lebih lanjut, Sebby Sambom menuntut pertanggungjawaban Presiden Prabowo atas insiden yang menimpa Otius Kogoya dan atas meningkatnya jumlah pengungsi akibat operasi militer. 

"Presiden diminta menghargai hak asasi manusia bagi orang Papua, dan menghentikan pelanggaran terhadap hukum dan konvensi internasional yang melindungi warga sipil,” pungkasnya.

Pemerintah Indonesia melalui aparat keamanan selalu menegaskan komitmen untuk menjaga keamanan dan melindungi warga sipil di Papua dengan menjunjung tinggi prinsip HAM.

Laporan ini, yang berasal dari pihak KKB Papua, tentunya memerlukan verifikasi independen untuk mendapatkan gambaran utuh dan objektif. 

Baca juga: ULAH KKB Papua Buat 43 Orang Tewas, Puluhan Terluka di 6 Bulan Terakhir: Ada TNI-Polri, Juni 8 Aksi

Baca juga: CARA LICIK Topan Ginting Cs Atur Pemenang Proyek Jalan di Sumut Dibongkar KPK

Sejauh ini, belum ada konfirmasi atau bantahan resmi dari pihak aparat militer Indonesia terkait insiden penembakan dan klaim pembakaran rumah warga yang dilontarkan oleh TPNPB-OPM.

TNI Hadir Melindungi dengan Hati, Bukan Menginjak HAM

Di tengah situasi yang mengancam ini, Tentara Nasional Indonesia (TNI) mengambil langkah-langkah strategis untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat. 

Dansatgas Media HABEMA, Letkol Inf Iwan Dwi Prihartono, menegaskan bahwa seluruh operasi TNI di Papua senantiasa menjunjung tinggi prinsip hukum dan HAM.

"TNI hadir bukan untuk menindas, tetapi untuk melindungi masyarakat dari ancaman nyata kelompok bersenjata," tegas Letkol Iwan. 

Dia menekankan bahwa profesionalisme, legalitas, dan pendekatan humanis menjadi prinsip utama dalam menjaga stabilitas dan melayani kebutuhan masyarakat di daerah rawan konflik.

Lebih dari sekadar operasi tempur, keberadaan pos militer di wilayah strategis juga bertujuan menciptakan rasa aman dan memperkuat kehadiran negara. 

TNI bahkan aktif menjalankan program kemanusiaan, seperti bantuan kesehatan, dukungan pendidikan, dan proyek pembangunan kecil di desa-desa terpencil. 

Pendekatan ini menunjukkan bahwa negara hadir secara aktif dengan kolaborasi dan solusi, bukan sekadar respons militeristik.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Pesan Haru Terakhir Raffi Jangan Sampai Abang Sakit, Biar Adek Saja

Baca juga: Postingan Ahmad Dhani Soal Maia Estianty, El Rumi Malah Beri Komentar yang Tidak Biasa

Baca juga: Tebo Raih Penghargaan Dukungan Regulasi Aksi Konvergensi Stunting Tingkat Provinsi Jambi Tahun 2024