Video Kades Karangsari Sawer di Klub Malam Viral, Dedi Mulyadi Ancam Tunda Dana Desa

TRIBUNJAMBI.COM – Video viral Kepala Desa (Kuwu) Karangsari, Kecamatan Weru, Kabupaten Cirebon, Casmari, saat nyawer di sebuah klub malam, menuai reaksi keras dari Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi.

Meskipun tindakan tersebut dinilai tidak melanggar aturan secara hukum, namun Gubernur Dedi menilai sikap Casmari tidak pantas dilakukan oleh seorang pejabat publik.

Kepala Bidang Administrasi Pemerintahan Desa DPMD Kabupaten Cirebon, Dani Irawadi, sebelumnya menyebut bahwa aksi Casmari tidak melanggar regulasi yang berlaku, termasuk Peraturan Bupati (Perbup) Cirebon Nomor 155 Tahun 2020.

"Kalau aturan yang dilanggar secara regulasi tidak ada. Pasti kembali ke moral aja sih," kata Dani kepada wartawan, Kamis (12/6/2025), dikutip dari TribunCirebon.com.

Ia menegaskan bahwa sebagai kuwu atau kepala desa, Casmari seharusnya menjaga etika dan menjadi panutan bagi masyarakat.

"Karena beliau pejabat publik yang harus memberikan keteladanan."

Baca juga: Viral Kasus Bayi Diamputasi di NTB, Diduga Malpraktik Puskesmas

Dedi Mulyadi: Tidak Pantas

Gubernur Dedi Mulyadi pun angkat bicara terkait video viral tersebut.

Dalam pernyataannya di media sosial yang dikonfirmasi ulang oleh Kompas.com pada Minggu (15/6/2025), Dedi menyatakan bahwa aksi tersebut mencederai etika publik.

"Ada kuwu di Cirebon nyawernya di diskotek. Menurut saya sih memang sebaiknya tidak dilakukan," ujar Dedi.

Ia pun meminta Kepala Inspektorat dan Kepala Badan Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (BPMD) Cirebon untuk segera melakukan pemeriksaan menyeluruh.

Lebih lanjut, Dedi mempertanyakan sumber dana yang digunakan Casmari untuk menyawer.

"Yang pertama, dari sisi etik. Yang kedua, dari sisi penggunaan uangnya. Uang yang dipakai nyawernya uang apa coba?"

Gubernur bahkan mengeluarkan ultimatum. Jika tidak ada langkah tegas dari Inspektorat dan BPMD Cirebon, maka bantuan keuangan dari pemerintah provinsi ke desa-desa di Cirebon akan ditunda.

"Kalau tidak dilakukan pemeriksaan, kami akan menunda bantuan keuangan gubernur untuk desa-desa di Cirebon."