Bobby Nasution Berang Sumut Dituduh Mencuri Pulau dari Aceh: di Mana Skema Nyurinya?

Bobby Nasution Berang Sumut Dituduh Mencuri Pulau dari Aceh: di Mana Skema Nyurinya?

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Sumatera Utara (Sumut), Bobby Nasution buka suara terkait polemik empat pulau yang kini beralih administrasi dari Aceh ke Sumut.

Polemik tersebut sebagaimana diketahui terus bergulir.

Ditengah polemik tersebut ramai beredar yang menyebutkan Sumatera Utara mencuri pulau dari Aceh.

Untuk itu, Bobby Nasution tampak berang dan minta media jangan memantik kekisruhan.

Kata dia, pengambilan dan pelepasan suatu wilayah (pulau) itu merupakan kewenangan pemerintah pusat.

"Pemerintah daerah itu nggak ada wewenang sama sekali, gak ada wewenang sama sekali untuk mengambil atau melepaskan wilayah di daerah kami," ujarnya dilansir dari tayangan Youtube KompasTv.

Dia menegaskan untuk melepaskan wilayah harus mendapatkan izin dari pemerintah pusat.

"Pelepasan atau pengambilan itu nggak bisa seolah olah hanya dari satu sisi, ada dari dua sisi," ujarnya.

Baca juga: Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh dan Sumut: Keputusan Pekan Depan

Baca juga: KLAIM Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Berbuntut Panjang: Dituntut Minta Maaf

Baca juga: HABIS Tampang Betino Selingkuh di Mobil Putih Hingga Pria di Jambi Terlempar Dimaki Netizen

Bobby Nasution kemudian meminta kepada awak media untuk memberikan penjelasan skema perpindahan pulau tersebut.

Menantu Presiden ke-7 Jokowi itu membantah Sumut mencuri pulau dari Aceh.

“Kalian jelaskan juga di media skemanya itu. Skema biar bisa dapat kalau katanya Provinsi Sumatera Utara nyuri. Di mana skema nyurinya? Coba jelaskan. Di media kalian. Di mana skema nyurinya? Nah, itu yang perlu dijelaskan."

"Kalau kalian bilang ini akan memantik, pemerintah kita memantik. Di mana cara memantiknya? Kalian coba jabarkan,” kata Bobby ditemui media usai meresmikan kapal penyeberangan pada Sabtu (14/6/2025).

Bobby pun menampik kabar miring jika masuknya empat pulau yang sebelumnya di wilayah aceh tersebut merupakan pemberian atau kado dari Mendagri Tito Karnavian.

Ia pun membeberkan proses keempat pulau tersebut sudah sejak 2007 semasa ia masih di bangku sekolah.

“Di mana proses itu bisa dari tahun dari tahun 2007 Saya masih kuliah, bos. Bukan kuliah, masih SMA. Saya masuk SMA 2009. Nah, tiba-tiba sekarang dari 2007 prosesnya 2025 masuk ke Provinsi Sumatera-Utara dibilang hadiah."

"Hadiah apa? enggak ada yang tahu dulu pas SMA nikah sama anak Pak Jokowi. Jadi, kalau bilang gitu kalian juga jangan memantiknya,” jelas Bobby.

Baca juga: PERINGATAN Jusuf Kalla di Polemik 4 Pulau: Masa Lalu Jangan Terulang, Nanti Orang Aceh Tak Percaya

Sebelumnya Gubernur Aceh, Muzakir Manaf angkat bicara soal empat pulau di perairan Aceh yang dipindahkan ke Kawasan Sumatera Utara.

"Empat pulau itu sebenarnya adalah kewenangan Aceh, jadi kami punya alasan kuat, punya bukti kuat, punya data kuat," ujar Muzakir saat ditemui di JCC, Jakarta pada Kamis (12/6/2025).

Peringatan dari Jusuf Kalla

Wakil Presiden ke-10 dan ke-12, Jusuf Kalla memberikan peringatan terhadap pemerintah pusat atas polemik empat pulau yang dimiliki Aceh beralih ke Sumatera Utara (Sumut).

Kekhawatir itu khsususnya terhadap kepercayaan masyarakat Aceh kepada pemerintah pusat.

Kepercayaan itu kata JK akan rusak jika Kementerian Dalam Negeri tidak memutuskan polemik itu dengan bijaksana.

Adapun empat pulai yang kini jadi polemik itu yakni Pulau Panjang, Pulau Mangkir Besar, Pulau Mangkir Kecil dan Pulau Lipan.

Keempat pulau itu kini menjadi polemik antara Aceh dan Sumatera Utara.

Kata Jusuf Kalla, Mendagri Tito Karnavian harus mencari solusi terbaik dan tidak saling merugikan.

“Saya kira Pak Mendagri bisa cari solusi yang baik dan tidak saling merugikan, ini masalahnya peka persoalan,” kata Jusuf Kalla pada Jumat (13/6/2025).

Jusuf Kalla juga memperingatkan agar kejadian masa lalu tidak terulang lagi, khususnya terkait kepercayaan.

Dia meyakini Mendagri Tito Karnavian memiliki cara yang baik untuk mencari jalan tengah atas polemik tersebut.

Baca juga: Ibu Bocah Salah Sunat Jambi Ngadu ke Presiden Prabowo dan Polres Kerinci Minta Keadilan

“Jadi jangan lagi terulang pada masa lalu, kita sudah damaikan, tapi timbulkan lagi masalah-masalah, nanti orang Aceh tidak percaya ke Pusat lagi kalau begini caranya."

"Saya yakin Pak Mendagri pasti punya cara yang baik untuk menyelesaikan,” ujarnya.

Sebab menurut Jusuf Kalla, mengacu pada Undang-Undang no 24 Tahun 1956, keempat pulau tersebut memang menjadi bagian dari Provinsi Aceh.

“Mau dialog apa pun ini susah, karena masing-masing, sebenarnya Aceh bertahan, kalau Sumatera Utara kan menerima saja, tidak ada soal, kalau dikembalikan bagi Sumatera saya kira tidak ada hal,” ucap JK.

“Yang masalahnya secara historis dan juga undang-undang."

"Jadi ini berdasarkan Undang-Undang 24 Tahun 1956 yang memutuskan tentang pemisahan Sumatera Utara dengan Aceh, Aceh menjadi provinsi dengan otonomi khusus, jadi itu sejarahnya, termasuk bagi mereka pulau itu,” kata JK.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: PROFIL Fadli Zon, Menteri yang Klaim Tak Ada Pemerkosaan Massal Mei 1998:Waketum Gerindra Sejak 2008

Baca juga: FAKTA Pernyataan Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998: Ini Hasil TGPF

Baca juga: 1.650 RT di Kota Jambi Kompak Gotong Royong Serentak

Baca juga: 13 Paket Sabu Diamankan, Polisi Bekuk Pengedar Sabu di Rimbo Bujang Jambi