KLAIM Fadli Zon Tak Ada Kasus Pemerkosaan Massal Mei 1998 Berbuntut Panjang: Dituntut Minta Maaf

TRIBUNJAMBI.COM - Pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon yang menyebutkan tidak adanya kasus pemerkosaan massal pada Mei 1998 berbuntut panjang. Kini dia dituntut permintaan maaf.

Permintaan itu datang dari sejarawan dan aktivis perempuan, Ita Fatia Nadia.

Menteri Fadli kata dia harus meminta maaf kepada korban yang sampai saat ini masih merasa tertekan.

"Ini saatnya kita menuntut kepada beliau untuk menyatakan permintaan maaf kepada korban karena korban merasa tertekan. Saya masih berhubungan baik dengan korban," ujar Ita dalam konferensi pers, Jumat (13/6/2025).

Sosok yang pernah menjadi Tim Relawan Kemanusiaan yang digagas Presiden ke-4 RI Abdurrahman Wahid atau Gus Dur menilai anak buah Presiden Prabowo itu telah berdusta.

Fadli Zon dianggap telah berdusta karena menyebut tak ada pemerkosaan massal pada Mei 1998.

Sebab, Ita dan relawan lainnya sampai kewalahan menangani banyaknya pemerkosaan di Jakarta pada Mei 1998.

"Menteri Kebudayaan Fadli Zon telah berbohong, berdusta kepada publik Indonesia dan saya tetap berkata bahwa ini dusta, ini berbohong kepada publik Indonesia," ujarnya.

Baca juga: 100 Sejarawan Tulis Ulang Sejarah Indonesia, Fadli Zon: Dirilis Saat HUT ke-80 RI

Baca juga: HABIS Tampang Betino Selingkuh di Mobil Putih Hingga Pria di Jambi Terlempar Dimaki Netizen

Baca juga: Presiden Prabowo Turun Tangan Atasi Polemik 4 Pulau Aceh dan Sumut: Keputusan Pekan Depan

Senada, Direktur Eksekutif Amnesty Internasional Indonesia Usman Hamid juga menyampaikan bahwa pernyataan Fadli Zon adalah sebuah kekeliruan yang fatal.

"Fadli Zon menyatakan pemerkosaan selama kerusuhan Mei 1998 adalah rumor, pernyataan ini mengandung kekeliruan yang fatal," kata Usman.

Menurut Usman, rumor merupakan cerita yang tidak dapat diterima sebagai bukti di pengadilan tanpa adanya otoritas yang mengetahui kebenarannya.

Sementara itu, kasus pemerkosaan sudah diakui secara faksual oleh otoritas yang diputuskan bersama Menteri Pertahanan, Menteri Keamanan, Menteri Kehakiman, Menteri Dalam Negeri, Menteri Luar Negeri, hingga Jaksa Agung.

"Jadi, otoritas yang mengetahui kebenaran peristiwa itu, dengan demikian, pernyataan Menteri Kebudayaan Fadli Zon kehilangan kredibilitasnya," ujar Usman.

Adapun pernyataan Fadli Zon itu disampaikan dalam wawancara bersama IDN Times.

Dia mengeklaim peristiwa pemerkosaan massal tahun 1998 tidak ada buktinya.