KONTROVERSI Kader PSI Anggap Jokowi Nabi, Politisi PDIP: Fanatisme Ekstrem, Pembodohan Publik

TRIBUNJAMBI.COM - Anggapan Presiden ke-7 RI, Joko Widodo atau Jokowi yang memiliki kriteria Nabi oleh kader PSI menjadi perbincangan publik dan menyita perhatian.

Satu diantara pihak yang memberikan perhatian yakni politisi PDI Perjuangan (PDIP) Guntur Romli.

Anggapan itu sebelumnya disampaikan kader PSI bernama Dedy Nur Palakka.

Terhadap pernyataan Dedy itu, Guntur Romli mengungkapkan hal itu sebagai bentuk fanatisme ekstrem.

Tak sampai disitu, Jokowi yang disebut cocok sebagai Nabi pun dianggap sebagai pembohonan publik.

Meski demikian, menurut Guntur Romli mengungkapkan pernyataan Dedy Nur Palakka itu tidak termasuk dalam penistaan agama.

Namun hal termasuk pada bentuk kepanatikan terhadap seorang Jokowi.

Untuk itu dia menolak anggapan Nabi terhadap mantan kepala negar tersebut.

Baca juga: JOKOWI Dinilai Tak Pantas Pimpin PSI, Pengamat: Partai Orang Muda, Sebaiknya Tahu Diri

Baca juga: PERKARA SIULAN Guru di Demak Jateng Tendang Kepala Siswa SMP Viral, Kasus Kini Ditangani Polisi

Baca juga: PENYEBAB Ahok Diperiksa Polisi Terkait Dugaan Korupsi APBD DKI Jakarta Tahun 2015

"Saya menolak adanya jeratan penistaan agama, tapi kalau itu diucapkan serius bukan bercanda, adalah bentuk fanatisme ekstrem, kultus babi buta, dan pembodohan politik," katanya, Rabu (11/6/2025).

Guntur mengatakan Jokowi lebih cocok dianggap sebagai pemimpin terkorup. 

Hal ini disampaikannya terkait mantan Wali Kota Solo tersebut yang masuk dalam daftar pemimpin terkorup versi Organized Crime and Corruption Reporting Project (OCCRP) pada tahun 2024 lalu.

"Saya juga tidak setuju Jokowi disebut Firaun tapi saya tidak setuju Jokowi disebut layak sebaagai nabi."

"Bagi saya, Jokowi itu finalis pemimpin terkorup dan otoriter versi OCCRP," jelasnya.

Lebih lanjut, Guntur mengatakan pemimpin itu harus mau dikritik sehingga jika terjadi adanya pengkultusan, maka bisa dipastikan pemimpin tersebut akan menjadi otoriter.

"Pemimpin itu adalah pelayan bagi rakyatnya, harus siap mendengar dan dikritik."