Berita Viral

Bahlil Lahadalia ke Sorong Disambut Demo Tolak Tambang Nikel: Singgung UNESCO Global Geopark

Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya pada hari Sabtu (7/6) disambut unjuk rasa penolakan. 

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Tribun Sorong/Ist
UNJUK RASA: Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya pada hari Sabtu (7/6) disambut unjuk rasa penolakan.  

Bahlil Lahadalia ke Sorong Disambut Demo Tolak Tambang Nikel: Singgung Unesco Global Geopark

TRIBUNJAMBI.COM - Kedatangan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), Bahlil Lahadalia ke Papua Barat Daya pada hari Sabtu (7/6) disambut unjuk rasa penolakan. 

Sejumlah aktivis dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Sorong bersama Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi di depan Bandara DEO Sorong.

Mereka menuntut agar Menteri Bahlil tidak menutup mata terhadap isu tambang nikel di wilayah tersebut.

Ketua HMI Cabang Sorong, Manaf Rumodar, dalam orasinya menilai kunjungan Menteri Bahlil ke Pulau Gag hanyalah upaya pengalihan isu. 

Dia menegaskan kunjungan tersebut tidak menyentuh persoalan mendasar terkait tambang-tambang lain yang ada di Papua Barat Daya.

Khususnya di Pulau Batang Pele dan Manyaifun, Raja Ampat.

Manaf mengungkapkan, aksi pembentangan spanduk yang dilakukan massa merupakan bentuk nyata dari aspirasi masyarakat di dua wilayah tersebut. 

Mereka kini terancam kehilangan tanah adat akibat rencana pembukaan dua konsesi tambang nikel.

Baca juga: Viral Tambang Nikel di Raja Ampat Papua, Susi Pudjiastuti Minta Ditutup Selamanya, Kenapa?

Baca juga: Massa Aksi Tolak Tambang Nikel Marah dan Teriaki Bahlil Penipu, Kabur Lewat Pintu Belakang Bandara

Baca juga: ERA BARU Pendidikan di Jabar: Dedi Mulyadi Terapkan Sekolah Pagi, PR Dihapus Total, Kembangkan Diri

Lebih lanjut, Manaf menyoroti seluruh kebijakan yang diambil pemerintah pusat, khususnya terkait sektor pertambangan dan perkebunan.

Kebijakan itu dinilai tidak berpihak kepada masyarakat adat di Papua Barat Daya

Dia secara spesifik menyinggung status kawasan yang terancam.

"Saya ingin sampaikan bahwa wilayah Batang Pele dan Manyaifun merupakan bagian dari kawasan Unesco Global Geopark yang wajib dilindungi. Jadi kami minta Pak Bahlil jangan berpura-pura tidak tahu,” tegasnya.

Dalam tuntutannya, Manaf mendesak Menteri Bahlil Lahadalia untuk segera mencabut dan menutup secara permanen seluruh izin konsesi tambang nikel dan perkebunan kelapa sawit di wilayah tersebut. 

Ia berharap, setiap kebijakan yang diambil oleh pemerintah pusat dapat benar-benar berpihak pada kepentingan masyarakat adat Papua serta menjaga kelestarian lingkungan yang menjadi sumber kehidupan mereka selama ini.

Seperti diketahui, sejumlah aktivis lingkungan yang tergabung dalam Koalisi Selamatkan Alam dan Manusia Papua menggelar aksi damai saat kunjungan Menteri ESDM, Bahlil Lahadalia di Bandara DEO Sorong, Sabtu (7/6/2025).

Baca juga: REAKSI Dedi Mulyadi Usai Dipolisikan soal Barak Militer: Kritik Bully Nyinyir Hadapi dengan Rileks

Aksi tersebut berlangsung sekitar pukul 06.22 WIT saat rombongan Menteri Bahlil Lahadalia tiba di area bandara. 

Massa terlihat membawa spanduk dan pamflet dengan berbagai tulisan penolakan terhadap aktivitas pertambangan di wilayah Papua, khususnya di Kabupaten Raja Ampat.

Ketika Bahlil Lahadalia memasuki ruang transit bandara, massa langsung membentangkan spanduk di pintu kedatangan sekitar pukul 06.25 WIT. 

Mereka juga berorasi lantang, menuntut pencabutan izin konsesi tambang nikel di seluruh pulau-pulau di Raja Ampat.

Para aktivis membawa pamflet bertuliskan tagar #SaveRajaAmpat dan #PapuaBukanTanahKosong, yang mencerminkan keprihatinan mereka terhadap eksploitasi sumber daya alam yang dinilai merusak lingkungan dan mengancam hak-hak masyarakat adat.

Adapun tiga poin utama tuntutan yang disuarakan dalam aksi tersebut adalah:

  • Mendesak pemerintah agar mencabut izin usaha pertambangan (IUP) di Kabupaten Raja Ampat secara permanen.
  • Mendesak Pemerintah Provinsi Papua Barat Daya agar tidak mengeluarkan izin kelapa sawit di seluruh wilayah adat Papua Barat Daya.
  • Menolak proyek strategis nasional (PSN) di wilayah Papua Barat Daya dan Tanah Papua secara keseluruhan.

Sebagai informasi, terdapat empat perusahaan yang diketahui memiliki rencana untuk melakukan aktivitas tambang nikel di Raja Ampat, yaitu:

  • PT Gag Nikel
  • PT Kawei Sejahtera Mining
  • PT Anugerah Surya Pratama
  • PT Mulya Raymon Perkasa

Hingga berita ini diterbitkan, jurnalis Tribun  masih berupaya menghubungi pihak-pihak terkait untuk memperoleh konfirmasi lebih lanjut terkait aksi tersebut.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Ketua RT 21 Simpang Rimbo Kota Jambi Bergerak Gelar Qurban Demi Warga

Baca juga: Massa Aksi Tolak Tambang Nikel Marah dan Teriaki Bahlil Penipu, Kabur Lewat Pintu Belakang Bandara

Baca juga: Warga Sarolangun Jambi Terpaksa Iuran Rp2,5 Juta untuk Bersihkan Jalan Provinsi yang Dipenuhi Semak

Baca juga: Bak Takut Dipenjara, Dokter Tifa Tuding Jokowi Kejam Karena Lapor ke Polda Metro Jaya

Artikel ini diolah dari Tribunsorong.com

 

Sumber: Tribun Jambi
Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved