Berita Nasional

12 Gebrakan Dedi Mulyadi dalam 100 Hari Sejak Dilantik Presiden Prabowo Jadi Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selama 100 hari kerja telah menciptakan 12 gebrakan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo.

Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Tribun Jabar/Tribun Jakarta/ Tribun Bekasi
GEBRAKAN: Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selama 100 hari kerja telah menciptakan 12 gebrakan sejak dilantik pada 20 Februari 2025 lalu oleh Presiden Prabowo. (foto:Tribun Jabar/Tribun Jakarta/ Tribun Bekasi) 

Dedi Mulyadi Sudah 100 Hari Jadi Gubernur Jawa Barat, Ini 12 Gebrakannya

TRIBUNJAMBI.COM - Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi selama 100 hari kerja telah menciptakan 12 gebrakan.

Adapun kebijakan yang diambil tersebut sejak dilantik menjadi gubernur bersama Wakilnya, Erwan di Istana Presiden pada 20 Februari 2025 lalu.

Untuk diketahui, Dedi dan Erwan dilantik Presiden Prabowo Subianto setelah keduanya menang pada Pilkada 2024.

Selama menjabat, Dedi Mulyadi gencar membuat gebrakan hingga menuai pro dan kontra.

Diantara gebrakan tersebut yani pengembalian kawasan resapan air, jam malam bagi pelajar, dan masih banyak lagi.

Berikut adalah sejumlah gebrakan Dedi Mulyadi pada 100 hari kerjanya:

1. Normalisasi sungai dan penghijauan lahan

Gebrakan pertama Dedi Mulyadi yang terlihat pada masa awal ia bekerja adalah normalisasi daerah aliran sungai (DAS) untuk penuntasan banjir.

Dedi pun membuat kebijakan untuk menetribkan bangunan serta pembersihan sampah seperti di Kali Bekasi dan Sungai Citarum.

Baca juga: KEBIJAKAN Dedi Mulyadi Atur Jam Masuk Sekolah di Jawa Barat Resmi Terbit: Pukul 6.30 Pagi

Baca juga: Jujur Aja Saya Memang Lagi Sombong Itu Dedi Mulyadi Minta Maaf:Pagi Milik Saya, Siang untuk Rakyat

Masih dalam upaya penuntasan banjir, Dedi Mulyadi juga menertibkan bangunan dan tempat wisata ilegal di kawasan Puncak, Bogor, yang seharusnya menjadi lahan hijau.

Salah satu bangunan yang terdampak adalah taman rekreasi Hibisc Fantasy yang merupakan milik BUMD, PT Jasa dan Keprawisataan (Jaswita) Jabar.

2. Pemutihan tunggakan pajak kendaraan

Dedi Mulyadi mengeluarkan program pemutihan pajak kendaraan bermotor (PKB) yang tertuang dalam Keputusan Gubernur Jawa Barat Nomor 970/Kep.162-Bapenda/2025.

Kebijakan ini berlaku sejak 20 Maret 2025 dan diperpanjang hingga 30 Juni 2025.

Masyarakat yang menunggak pajak kendaraan bermotor hanya membayar tunggakan tahun berjalan.

3. Larangan study tour

Pada masa awal kepemimpinannya, Dedi Mulyadi juga mengeluarkan larangan untuk study tour bagi sekolah di Jawa Barat.

Dedi Mulyadi menilai bahwa study tour ini membebani orang tua dan memiliki risiko tinggi dalam hal keselamatan.

Kendati demikian, Dedi Mulyadi tidak melarang adanya kegiatan perpisahan di sekolah dengan syarat tidak membebani biaya kepada orang tua.

Baca juga: ‘Enggak Mau!’ Dedi Mulyadi Tolak Mentah-mentah Godaan Suporter Jadi Investor Klub Bola

Dedi Mulyadi juga mengadakan sayembara perpisahan terbaik kepada para siswa semester akhir di SMA se-Jawa Barat.

4. Kompensasi sopir jalur mudik

Pada periode mudik Lebaran Idulfitri 2025, Dedi Mulyadi meminta para sopir angkot, andong, dan becak untuk libur dan memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta per angkutan.

Kebijakan ini sempat membuat heboh para sopir angkot khususnya di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor karena adanya pungutan liar (pungli) dari oknum paguyuban setempat.

5. Program Nyaah ka Indung

Dedi Mulyadi meluncurkan program Jabar Nyaah ka Indung sebagai upaya mendorong kepedulian terhadap ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Pada program tersebut, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pengusaha, swssta dan masyarakat umum terlibat secara berkala menyantuni 50.000 lansia yang tersebar di Jabar.

6. Satgas anti-premanisme

Dedi Mulyadi membentuk satgas anti-premanisme untuk menangkap preman yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha.

Terkait kebijakan ini, Dedi Mulyadi sempat bersitegang dengan Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry.

Kala itu, Gabryel mengajak Dedi Mulyadi untuk berdiskusi secara terbuka karena tidak terima ormas dikaitkan dengan aksi premanisme.

7. Efisiensi anggaran

Dedi Mulyadi menerbitkan Pergub penjabaran APBD 2025 yang mengatur secara rinci dan realokasi dan efisiensi anggaran yang telah memberikan pondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jabar.

"Efisiensi bukan memotong anggaran, tapi mengalihkan belanja tidak penting jadi belanja penting. Alihkan belanja hura-hura jadi belanja bermanfaat. Anggaran yang diefsiensi Rp 5,5 triliun," ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com.

8. Barak militer

Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan para siswa bermasalah ke barak militer untuk pendapatkan pendidikan karakter dari para anggota TNI.

Angkatan pertama siswa yang masuk ke barak militer ini sudah keluar pada 20 Mei 2025.

Baca juga: SKANDAL Dugaan Korupsi di Disdik Viral di TikTok, Polda Jambi Sudah Kantongi 1 Tersangka-3 Calon TSK

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. P2G menilai bahwa pendidikan karakter di barak militer berpotensi melanggar undang-undang.

Lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM menyoroti potensi pelanggaran hak-hak anak.

Sementara itu, Anggota DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Ono Surono, menilai bahwa pendidikan karakter seharusnya tidak disamakan dengan pendidikan militer.

9. Jam Malam Pelajar

Dedi Mulyadi menerapkan aturan jam malam bagi siswa yang berlaku mulai 1 Juni 2025.

Adanya jam malam bagi siswa ini merupakan arahan dari Gubernur Dedi Mulyadi yang tertuang dalam Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor 51/PA.03/DISDIK.

Adapun, dalam aturan tersebut, siswa di Jabar dilarang untuk berada di luar rumah mulai pukul 21.00 sampai dengan 04.00 WIB.

Dedi Mulyadi juga mengarahkan agar jam sekolah dimulai pada pukul 06.00 WIB dengan hari belajar Senin sampai Jumat.

10. Pembangunan

Evaluasi tata ruang di Jawa Barat mulai dilakukan sebagai upaya memastikan pemanfaatan ruang sesuai dengan rencana tata ruang yang telah ditetapkan.

Program lainnya, peningkatan pembangunan berbasis lingkungan sosial, budaya, meliputi pembangunan kampung adat di Jawa Barat.

Pembangunan yang turut menjadi prioritas yakni, pengembangan pembangkit listrik tenaga sampah, pembangunan SPAM (sistem penyediaan air minum), perbaikan irigasi, normalisasi sungai dan sanitasi lingkungan.

Dedi juga fokus membangun konektivitas wilayah berkelanjutan. Yang menjadi perhatian utama adalah pembangunan dan pemeliharaan jalan, PJU hingga rambu lalu lintas, reaktivasi jalur kereta api, elektrifikasi, perbaikan rutilahu, pembangunan rumah vertikal dan rumah panggung hingga perbaikan jalan poros desa.

11. Abdi Nagri Nganjang ka Warga

Untuk pelayanan publik, Dedi menggagas program Abdi Nagri Nganjang ka Warga. Program jemput bola ini telah berhasil dilaksanakan di 8 desa di Jabar.

Program pemeriksaan kesehatan hingga pembayaran pajak berhasil melayani langsung 29 ribu pengunjung sejak digulirkan di Gedung Pakuan Bandung.

12. Tutup tambang legal dan ilegal

Dedi Mulyadi akan menutup pertambangan di Jawa Barat yang berpotensi menyebabkan musibah serta merusak lingkungan.

Dedi mengatakan, pihaknya sudah mengidentifikasi pertambangan yang merusak lingkungan dan berpotensi bencana alam.  Namun, ia tidak menyebutkan lokasi-lokasinya.

"Ada sekitar 10 tambang besar yang akan ditutup," kata Dedi.

Hal ini menyusul insiden longsor yang menewaskan belasan penambang di tambang galian C Gunung Kuda, Kabupaten Cirebon.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Wali Kota Jambi Tegaskan RS Tidak Boleh Tolak Pasien BPJS, Anggaran UHC Sudah Disiapkan

Baca juga: YLKI Desak Pengusutan Tuntas Kasus Pembobolan Rekening Nasabah Bank Jambi Rp7,1 Miliar

Baca juga: Kecamatan Sumay Paling Rawan Karhutla di Tebo

Baca juga: Satlantas Batanghari Gelar Operasi Penertiban Angkutan ODOL

Berita Terkait
  • Ikuti kami di
    AA

    Berita Terkini

    © 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved