12 Gebrakan Dedi Mulyadi dalam 100 Hari Sejak Dilantik Presiden Prabowo Jadi Gubernur Jawa Barat

Kendati demikian, Dedi Mulyadi tidak melarang adanya kegiatan perpisahan di sekolah dengan syarat tidak membebani biaya kepada orang tua.

Baca juga: ‘Enggak Mau!’ Dedi Mulyadi Tolak Mentah-mentah Godaan Suporter Jadi Investor Klub Bola

Dedi Mulyadi juga mengadakan sayembara perpisahan terbaik kepada para siswa semester akhir di SMA se-Jawa Barat.

4. Kompensasi sopir jalur mudik

Pada periode mudik Lebaran Idulfitri 2025, Dedi Mulyadi meminta para sopir angkot, andong, dan becak untuk libur dan memberikan kompensasi sebesar Rp3 juta per angkutan.

Kebijakan ini sempat membuat heboh para sopir angkot khususnya di Jalur Puncak, Kabupaten Bogor karena adanya pungutan liar (pungli) dari oknum paguyuban setempat.

5. Program Nyaah ka Indung

Dedi Mulyadi meluncurkan program Jabar Nyaah ka Indung sebagai upaya mendorong kepedulian terhadap ibu lansia yang hidup dalam keterbatasan ekonomi.

Pada program tersebut, aparatur sipil negara (ASN), TNI, Polri, pengusaha, swssta dan masyarakat umum terlibat secara berkala menyantuni 50.000 lansia yang tersebar di Jabar.

6. Satgas anti-premanisme

Dedi Mulyadi membentuk satgas anti-premanisme untuk menangkap preman yang meresahkan masyarakat dan dunia usaha.

Terkait kebijakan ini, Dedi Mulyadi sempat bersitegang dengan Ketua Gerakan Rakyat Indonesia Bersatu (GRIB) Jaya Jabar Gabryel Alexander Etwiorry.

Kala itu, Gabryel mengajak Dedi Mulyadi untuk berdiskusi secara terbuka karena tidak terima ormas dikaitkan dengan aksi premanisme.

7. Efisiensi anggaran

Dedi Mulyadi menerbitkan Pergub penjabaran APBD 2025 yang mengatur secara rinci dan realokasi dan efisiensi anggaran yang telah memberikan pondasi dasar dalam implementasi pembangunan di Jabar.

"Efisiensi bukan memotong anggaran, tapi mengalihkan belanja tidak penting jadi belanja penting. Alihkan belanja hura-hura jadi belanja bermanfaat. Anggaran yang diefsiensi Rp 5,5 triliun," ujar Dedi, dikutip dari Kompas.com.

8. Barak militer

Dedi Mulyadi mengeluarkan kebijakan untuk memasukkan para siswa bermasalah ke barak militer untuk pendapatkan pendidikan karakter dari para anggota TNI.

Angkatan pertama siswa yang masuk ke barak militer ini sudah keluar pada 20 Mei 2025.

Baca juga: SKANDAL Dugaan Korupsi di Disdik Viral di TikTok, Polda Jambi Sudah Kantongi 1 Tersangka-3 Calon TSK

Kebijakan ini menuai pro dan kontra di tengah masyarakat. P2G menilai bahwa pendidikan karakter di barak militer berpotensi melanggar undang-undang.

Lalu, Komisi Perlindungan Anak Indonesia (KPAI) dan Komnas HAM menyoroti potensi pelanggaran hak-hak anak.