Intan Jaya Darurat: Belasan Anggota KKB Papua Tewas, Ribuan Warga Mengungsi

Intan Jaya Darurat: Belasan Anggota KKB Papua Tewas, Ribuan Warga Mengungsi

TRIBUNJAMBI.COM - Konflik bersenjata antara Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, kembali memanas. 

Pada 14–15 Mei 2025, operasi militer yang dipimpin Komando Operasi Habema menewaskan 18 anggota TPNPB-OPM atau disebut juga KKB Papua. 

Operasi ini juga mengamankan senjata api, amunisi, serta atribut separatis. 

Akibat eskalasi konflik, Pemerintah Kabupaten Intan Jaya menetapkan status tanggap darurat bencana non-alam selama 14 hari.

Tanggap darurat itu mulai 14 hingga 27 Mei 2025. 

Langkah ini diambil untuk memfasilitasi evakuasi dan pencarian korban di tengah kondisi keamanan yang memburuk serta keterbatasan akses logistik. 

TPNPB-OPM menuduh TNI melakukan pelanggaran hukum humaniter internasional, termasuk penggunaan ranjau darat pada jenazah anggota mereka dan penembakan sembarangan terhadap warga sipil. 

Baca juga: Tokoh Adat Papua Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak Atasi Konflik Bersenjata

Baca juga: Kata Satgas Cartenz Soal Kabar KKB Papua Tembaki Pesawat yang Ditumpangi Bupati Puncak Elvis Tabuni

Sebby Sambom, juru bicara TPNPB-OPM, menyerukan kepada Presiden Prabowo Subianto dan Panglima TNI untuk menghentikan tindakan tersebut. 
The Australian

Dua Anggota KKB Tewas dalam Operasi di Nabire

Pada 17 Mei 2025, dua anggota Kelompok Kriminal Bersenjata (KKB) tewas dalam kontak tembak dengan aparat keamanan di Nabire, Papua Tengah. 

Keduanya terlibat dalam kasus pembunuhan warga di Dogiyai dan menyerang saat hendak ditangkap. Jenazah mereka kini berada di RSUD Nabire. 

Oknum Polisi Ditangkap karena Jual Amunisi ke KKB

Bripda La Ode Sultan, seorang anggota polisi yang baru lima bulan bertugas di Papua, ditangkap karena menjual amunisi kepada KKB di Lanny Jaya. 

Ia mengaku telah melakukan aksi ini sejak 2017 dan kini ditahan di Polda Papua, terancam hukuman mati. 

KKB Tembak Pesawat yang Ditumpangi Bupati Puncak

Dalam insiden terbaru, KKB menembak pesawat yang ditumpangi Bupati Puncak saat mendarat di Bandara Ilaga. 

Aparat gabungan segera merespons serangan tersebut. 

Baca juga: OTK Bacok Jaksa di Kebun Sawit Deli Serdang Sumut, Kapuspenkum Kejagung: Luka Serius, Kena Tulang

Situasi di Papua, khususnya di Intan Jaya, menunjukkan peningkatan ketegangan yang signifikan. 

Pemerintah dan aparat keamanan diharapkan dapat mengambil langkah-langkah strategis untuk meredakan konflik dan melindungi warga sipil dari dampak kekerasan yang berkelanjutan.

Lembaga Adat Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak

Konflik bersenjata yang berkepanjangan antara Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat-Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) dan aparat keamanan di Kabupaten Intan Jaya, Papua Tengah, menciptakan penderitaan mendalam bagi warga sipil.

Dentuman senjata yang nyaris tak pernah berhenti membuat masyarakat hidup dalam bayang-bayang ketakutan. 

Banyak warga terpaksa meninggalkan rumah dan kampung halaman demi mencari perlindungan di tempat yang lebih aman. 

Suasana mencekam yang terus membayangi wilayah itu kini menuai sorotan serius dari tokoh adat Papua.

Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Lembaga Masyarakat Adat Suku Moni Papua (DPP LEMASUMOPA), Thomas Sondegau, menyuarakan keprihatinan dan duka mendalam atas situasi yang tak kunjung membaik di tanah kelahirannya itu.

"Dari sisi kemanusiaan, hari ini kami berduka, karena Intan Jaya telah menjadi daerah operasi militer," ujar Thomas di Nabire, Papua Tengah, Sabtu (24/5/2025).

Thomas mempertanyakan arah dan tujuan dari konflik berkepanjangan ini, karena yang menjadi korban bukanlah pelaku kekerasan, melainkan warga biasa yang tinggal di kampung-kampung dan hidup dalam keterbatasan.

"Melalui lembaga ini, kami memohon kepada pemerintah pusat, baik Presiden, Panglima TNI, maupun Kapolri, untuk melihat ini dari sisi kemanusiaan. Rakyat adalah korbannya," tegas Thomas, yang juga merupakan mantan Legislator DPR Papua.

Ia menegaskan, upaya mencari kelompok bersenjata tidak boleh menjadikan masyarakat sipil sebagai korban tambahan. 

Menurutnya, negara harus hadir bukan hanya sebagai kekuatan keamanan, tetapi juga sebagai pelindung seluruh rakyatnya.

"Masyarakat seharusnya dilindungi," tegasnya lagi.

Thomas juga mendesak jajaran keamanan daerah, termasuk Kapolda Papua Tengah dan Pangdam XVII/Cenderawasih, untuk lebih aktif menjamin keselamatan masyarakat yang semakin terancam.

Di sisi lain, Thomas turut menyinggung fakta bahwa Intan Jaya merupakan salah satu daerah termiskin di Indonesia. 

Dia menekankan pentingnya pembangunan yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat, agar daerah itu tidak hanya dikenal karena konflik, tetapi juga karena harapan dan kemajuan.

"Panggil bupatinya, untuk melihat sektor mana yang bisa dibantu untuk masyarakat di sana," ujarnya.

Lebih jauh, Thomas berharap pemerintah pusat di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto nantinya dapat melihat Papua, khususnya Intan Jaya, dengan kacamata kemanusiaan dan pemberdayaan. 

Baginya, rakyat Papua ingin merasa diakui dan dilibatkan dalam pembangunan nasional.

"Kami harap pemerintah pusat dapat melihat perkembangan situasi di Intan Jaya dengan serius, dengan pola pendekatan kemanusiaan kepada masyarakat, agar mereka dapat merasa memiliki negara dan pemerintahan ini juga," pungkasnya.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Mahkluk Apa Ini! Habis Roy Suryo Dimaki Ali Ngabalin, Ungkap Proyek Uang Dibalik Isu Ijazah Jokowi

Baca juga: Tokoh Adat Papua Minta Presiden Prabowo, Kapolri dan Panglima Bertindak Atasi Konflik Bersenjata

Baca juga: Anggota Polres Muaro Jambi Aipda Hendra Tewas Dianiaya, Pelaku: Titip Keluargaku Pak

Baca juga: Anggota Polres Muaro Jambi Aipda Hendra Tewas Dianiaya, Pelaku: Titip Keluargaku Pak