Istana Ungkap Presiden Prabowo Resah Ada Preman Berkedok Ormas, Bakal Ditindak, Termasuk GRIB?

Istana Ungkap Presiden Prabowo Resah Ada Preman Berkedok Ormas, Bakal Ditindak, Juga GRIB?

TRIBUNJAMBI.COM - Pihak Istana Kepresidenan mengungkapkan keresahan Presiden RI, Prabowo Subianto terhadap aksi premanisme yang berlindung di balik organisasi kemasyarakatan atau ormas.

Keresahan Presiden Prabowo itu disampaikan Menteri Sekretaris Negara, Prasetyo Hadi.

Prasetyo mengatakan, Prabowo berpesan agar tidak boleh ada lagi aksi berbungkus ormas yang menganggu iklim usaha.

"Tidak boleh aksi-aksi premanisme yang apalagi dibungkus dengan organisasi-organisasi tertentu, mengatasnamakan organisasi-organisasi masyarakat, tetapi justru tidak menciptakan iklim perusahaan yang kondusif," kata Prasetyo Hadi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta Pusat, Jumat (9/5/2025).

"Jadi Pak Presiden, pemerintah, betul-betul resah," ujarnya.

Kata Prasetyo Hadi, Presiden Prabowo telah berkoordinasi dengan Jaksa Agung ST Burhanuddin dan Kapolri Jenderal Listyo Sigit Prabowo.

Koordinasi itu untuk mencari jalan keluar atas permasalahan preman berkedok ormas.

Salah satu opsi yang dibicarakan adalah kemungkinan membina ormas.

Baca juga: Sinyal Prabowo Subianto Bakal Bertemu Ketum PDIP Megawati: Kangen Nasi Goreng

Baca juga: PANTAS GRIB Susah Dibubari Padahal Bakar Mobil Polisi hingga Hina Jenderal, Mardigu Wowiek: Pesanan

Agar tidak mengganggu iklim usaha dan keamanan ketertiban masyarakat.

Meski demikian, kata dia, jika ada tindak pidana, pemerintah bersama aparat penegak hukum tak segan-segan memberikan sanksi.

"Kalau memang ditemukan tindak-tindak pidana ya sanksi, kan begitu,” tuturnya.

“Apalagi kalau sampai tingkat tindak pidananya dianggap itu sudah tidak bisa ditoleransi, ya tidak menutup kemungkinan juga. Kan harus kita evaluasikan," ucapnya.

Ia menuturkan, pemberantasan aksi premanisme bukan hanya bergantung pada Satuan Tugas (Satgas) Anti Premanisme.

Fungsi pemberantasan premanisme, menurut dia, bisa dijalankan oleh Polri dan Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), termasuk dengan pembinaan.

"Kalau itu berada di daerah-daerah, di kabupaten atau di provinsi, kemudian kalau misalnya itu sudah mulai masuk ke tindak kriminal, bisa teman-teman polisi sudah masuk menangani di situ."

 "Jadi ya sudah berjalan, tidak perlu menunggu adanya Satgas atau tim khusus," katanya.

Baca juga: Seorang Mahasiswi ITB Ditangkap Bareskrim karena Bikin Meme Prabowo-Jokowi Ciuman

Sebelumnya sejumlah aksi mengarah pada premanisme yang mengatasnamakan ormas tertentu marak terjadi.

Sejumlah ormas juga meminta Tunjangan Hari Raya (THR) Lebaran hingga mengganggu pembangunan pabrik mobil listrik PT BYD di Subang, Jawa Barat.

Hal itu terungkap setelah Wakil Ketua MPR RI Eddy Soeparno mendapat aduan dari markas besar BYD di Shenzhen, China, saat kunjungan beberapa waktu lalu.

Eddy menyebut, seharusnya segala bentuk investasi yang masuk ke Indonesia, termasuk BYD, mendapatkan perlindungan dan dukungan penuh dari pemerintah, terutama dalam hal keamanan.

"Saya mendengar bahwa sempat ada permasalahan terkait premanisme, ormas, yang mengganggu pembangunan sarana produksi BYD."

"Saya kira itu harus tegas. Pemerintah perlu tegas untuk kemudian menangani permasalahan ini," ujar Eddy dalam unggahan di akun Instagram resminya, dikutip Selasa (22/4/2025).

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Nilai Tukar Petani Jambi Anjlok, BPS Soroti Subsektor Peternakan dan Perikanan

Baca juga: Sosok Prof Ova Emilia, Rektor UGM yang Digugat Soal Ijazah Jokowi

Baca juga: 22 Tahun Silam Ternyata Paus Leo XIV Pernah ke Tanah Papua: Harapan Baru Umat Katolik Indonesia

Baca juga: Warga Padang Jering Sampaikan Aspirasi, Anggota DPRD Sarolangun Jambi Gelar Reses di Batang Asai