Polemik di Papua
Brigjen Kristomei: Kehadiran Pos TNI di Nduga untuk Memutus Komunikasi-Ruang Gerak KKB Papua
Kapuspen TNI Brigjen Kristomei Sianturi membantah tuduhan keberadaan aparat di Nduga, Papua Pegunungan sebagai bentuk intimidasi.
Penulis: Darwin Sijabat | Editor: Darwin Sijabat
Brigjen Kristomei: Kehadiran Pos TNI di Nduga untuk Memutus Komunikasi-Ruang Gerak KKB Papua
TRIBUNJAMBI.COM - Kepala Pusat Penerangan TNI, Brigjen Kristomei Sianturi membantah tuduhan keberadaan aparat di Kampung Yuguru, Distrik Mebarok, Kabupaten Nduga, Papua Pegunungan sebagai bentuk intimidasi.
Tuduhan itu sebelumnya datang dari Yayasan Keadilan dan Keutuhan Manusia Papua (YKKMP),
Ditegaskannya, penempatan pos aparat di wilayah Yuguru semata-mata bertujuan untuk melindungi warga.
Perlindungan itu kata dia dari aksi kekerasan kelompok separatis bersenjata atau KKB Papua yang telah berulang kali menargetkan masyarakat sipil.
Penegasan ini disampaikan sebagai respons atas narasi yang dinilai tidak seimbang dan berpotensi menyesatkan masyarakat luas terkait misi keamanan di wilayah rawan konflik tersebut.
“Kehadiran pos TNI di sana untuk memutus komunikasi dan ruang gerak gerombolan OPM serta melindungi masyarakat wilayah Yuguru dari intimidasi, ancaman, kebiadaban OPM (atau KKB Papua) seperti yang dilakukan terhadap guru-guru, tenaga kesehatan, serta warga pendulang beberapa waktu lalu,” ujar Kristomei, Rabu (23/4/2025) melalui keterangan resminya.
Ia juga mengatakan tuduhan pembongkaran rumah warga dan pendudukan fasilitas umum adalah bagian dari upaya propaganda untuk membangun persepsi negatif terhadap TNI.
Menurutnya, narasi semacam ini kerap digunakan oleh simpatisan OPM untuk memutarbalikkan fakta.
Baca juga: Kapolda Ungkap Nduga Tak Lagi Zona Merah KKB Papua, Kini Bergeser ke Yahukimo
Baca juga: Personel Disengat Lebah di Hutan Papua saat Cari Iptu Tomi S Marbun Hilang 4 Bulan Lalu Kejar KKB
“Pernyataan seperti ini biasa dilakukan gerombolan OPM dan pendukungnya sebagai propaganda dan intimidasi kepada masyarakat,” tambah Kristomei.
Senada, Pangdam XVII/Cenderawasih Mayjen TNI Rudi Puruwito menegaskan TNI tidak pernah menoleransi kekerasan terhadap warga sipil.
Ia mengecam keras tindakan keji KKB Papua yang membakar guru dan tenaga kesehatan di Distrik Anggruk.
“Serangan terhadap tenaga pendidik dan kesehatan adalah kejahatan kemanusiaan yang tidak dapat dibenarkan dalam situasi apa pun,” tegas Mayjen Rudi.
Diketahui, pada 8 April 2025 lalu, serangan terhadap pendulang emas kembali terjadi dan mengakibatkan korban jiwa dari kalangan sipil.
Kristomei menegaskan narasi yang menyebut para korban adalah prajurit TNI merupakan hoaks yang sengaja disebar untuk memanipulasi persepsi publik.
TNI menegaskan komitmennya untuk tetap berada di garda terdepan dalam menjaga stabilitas dan keselamatan masyarakat Papua.
Baca juga: Operasi Pencarian Iptu Tomi S Marbun Memasuki Zona Merah Rawan KKB Papua
“Propaganda yang disebarkan oleh OPM dan simpatisannya, yang menyebut korban adalah prajurit TNI, merupakan upaya manipulasi informasi untuk membenarkan tindakan brutal mereka. Padahal, yang menjadi korban adalah warga sipil tak bersalah,” pungkas Kristomei.
Zona Merah Bergeser
Status zona merah rawan Kelompok Kriminal Bersenjata di Papua atau KKB Papua berubah dari Kabupaten Nduga ke Kabupaten Yahukimo, Papua Pegunungan.
Pergeseran itu diungkapkan Kapolda Papua, Irjen Patrige Rudolf Renwarin.
Dia mengungkapkan, daerah rawan konflik di Bumi Cendrawasih itu bergeser.
Pergeseran itu kata Irjen Patrige Rudolf Renwarin menyusul serangkaian serangan yang dilakukan KKB Papua itu.
Seperti diketahui, KKB Papua beberapa waktu terakhir melakukan penyerangan terhadap aparat maupun warga sipil.
Beberapa penyerangan terakhir yang dilakukan kelompok separatis itu yakni terhadap guru dan tenaga kesehatan di Distrik Nanggruk.
Kemudian, pembantaian terhadap 16 pendulang emas di Sungai Silet, Kabupaten Yahukimo.
“Wilayah zona merah yang sebelumnya lebih banyak terjadi di Kabupaten Nduga dalam beberapa tahun terakhir, kini sudah bergeser ke Kabupaten Yahukimo,” ungkapnya di Jayapura, Selasa (22/4/2025).
Irjen Patrige Rudolf Renwarin menginstruksikan Kapolres yang baru untuk segera beradaptasi dengan kondisi di Yahukimo.
Kemudian, aktif menjaga keamanan serta ketertiban masyarakat setempat.
“Segala situasi harus diantisipasi. Jika tidak diantisipasi, bisa terjadi peningkatan situasi kamtibmas yang justru merugikan masyarakat di Kabupaten Yahukimo ke depannya,” katanya.
Mantan Wakapolda Papua Barat ini menyampaikan pentingnya sinergi dan dukungan antara institusi dalam memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Papua.
Baca juga: Tim Olah TKP Hilangnya Iptu Tomi S Marbun saat Gerebek KKB Papua, Istri: Sejak Awal Saya Minta, Tapi
“Intinya, memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat di Kabupaten Yahukimo,” ujarnya.
Sebelumnya, Tentara Pembebasan Nasional Papua Barat -Organisasi Papua Merdeka (TPNPB-OPM) memngeklaim telah membunuh 16 orang pendulang emas di pedalaman Yahukimo, Papua Pegunungan.
Peristiwa menggemparkan ini dilaporkan Panglima TPNPB-OPM Kodap XVI Yahukimo, Elkius Kobak kepada Markas Pusat Komnas TPNPB, dan diterima Juru Bicara OPM, Sebby Sambom, Selasa (8/4/2025) malam.
Elkius Kobak dalam laporannya menyebut pasukannya telah membantai 11 pendulang emas yang dituding sebagai anggota militer pemerintah Indonesia.
Para korban dituduh melakukan penyamaran.
Sebby Sambom dalam keterangannya kepada Tribun-Papua.com, menyebut aksi pembantaian oleh TPNPB-OPM dilancsarkan selama tiga hari, sejak 6 hingga 8 April 2025.
Operasi dilancarkan Elkius Kobak cs dengan bantuan PNPB Kodap III Ndugama Derakma.
"Pembunuhan tersebut dilakukan selama tiga hari berturut-turut hingga Selasa," ujar Sebby Sambom.
TPNPB, lanjut Sebby, menyampaikan pesan kepada Presiden Prabowo Subianto untuk segera menghentikan pengiriman pasukan ke Papua yang disebut mereka digunakan sebagai pendulang emas, tukang bangunan, atau pekerjaan lainnya.
Mereka menegaskan akan menindak tegas anggota TNI yang bertugas di luar fungsi militer.
Klaim ini didasarkan pada pernyataan Panglima TNI yang disebut mengakui status para korban sebagai anggotanya.
"Sebab, panglima TNI menyatakan bahwa itu adalah anggota saya. Maka sesuai dengan pernyataan Panglima TNI kami sudah eksekusi mati sebelas anggotanya yang bertugas sebagai pendulang emas di Yahukimo," kata Sebby Sambom.
Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News
Baca juga: Pak Camat Digrebek Istri Asik Main di Ranjang dengan Staf, Heboh Ditonton Warga Sekampung
Baca juga: Bupati Tebo Jambi Fokus Perbaiki Jalan untuk Tingkatkan Perekonomian Perkebunan Warga
Baca juga: Kapolda Ungkap Nduga Tak Lagi Zona Merah KKB Papua, Kini Bergeser ke Yahukimo
Baca juga: Prediksi Skor dan Statistik Eyüpspor vs Galatasaray di Liga Super Turki, Kick off 23.00 WIB
Sebagian artikel ini tayang di Tribunnews.com
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.