Blunder Syarif Fasha Sindir Al Haris, HBA hingga H Bakri Serang Balik: Jaga Marwah Daerah di DPR!

TRIBUNJAMBI.COM - Sosok Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha belakangan jadi sorotan usai menyingungg kinerja Gubernur Jambi, AL Haris yang tak profesional.

Bahkan Syarif Fasha sampai menyebut jika lebih baik DPRD Provinsi Jambi yang jadi Gubernur Jambi ketimbang yang ada saat ini.

Kisruh ini ketika pasca kunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi belum lama ini.

Rupanya Syarif Fasha keasl karena kedatangan Menteri ESDM, Yuliot Tanjung tak diberitahukan oleh Al Haris kepadanya.

Dinilai Syarif Fasha mengkritik terlalu tajam ke Al Haris, politisi senior, Hasan Basri Agus atau HBA dan H Bakrie pun pasang badan.

Politisi seionar Partai Amanat Nasional (PAN) H Bakri yang sudah tiga kali duduk di Senayan menilai pernyataan Syarif Fasha sangat berlebihan.

Baca juga: Mantan Wali Kota Sungai Penuh Jambi Penuhi Panggilan Pengadilan Usai Diancam Dijemput Paksa

Baca juga: Duka Berlapis, Mobil Pengiring Jenazah Warga Jambi Hilang di Jurang

Baca juga: Majelis Hakim PN Jambi Tolak Eksepsi Terdakwa Helen dalam Perkara Narkotika

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris,"

"Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.

"Kalau itu agenda kementerian, ya, kementerian yang ngajak dan mengundang DPR RI. Bukan gubernur. Kalau dak dikabari, manalah gubernur tahu," ujar HBA.

Dia menilai polemik ini seharusnya tidak perlu terjadi jika semua pihak menjaga etika komunikasi dan tidak melempar persoalan internal ke ruang publik.

HBA menilai Gubernur Al Haris selama ini sangat terbuka dan responsif terhadap segala agenda nasional yang masuk ke wilayahnya.

"Pak Gubernur sangat responsif. Tapi tentu harus ada informasi resmi. Kalau tidak dikasih tahu, bukan berarti beliau tidak peduli," imbuh HBA.

Baik HBA dan H Bakri sepakat bahwa persoalan itu adalah soal miskomunikasi yang seharusnya bisa diselesaikan dengan cara yang lebih elegan.

Membuka polemik di ruang publik tanpa klarifikasi hanya akan memperkeruh suasana dan menciptakan kesan tidak solid di antara wakil rakyat Dapil Jambi.

"Ini bukan soal siapa salah. Tapi mari kita jaga marwah daerah. Jangan memojokkan pihak lain sebelum mengecek alur koordinasi. 

Kita ini satu barisan memperjuangkan Jambi di pusat,” pungkas HBA.

Persoalan Honorer dan PPPK 

Ternyata, persoalan tak hanya itu saja.

Di media sosial, viral video Anggota Komisi XII DPR RI Dapil Jambi , Syarif Fasha, melontarkan sindiran keras ke Gubernur Jambi, Al Haris.

Isi sindiran itu ada beberapa poin, terkait kinerja Al Haris sebagai Gubernur Jambi saat ini.

Pertama, soal pengangkatan pegawa honorer menjadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), yang dinilai lamban.

Dalam video yang diunggah akun Instagram @bangkoTV pada Rabu (23/4/2025), terlihat rekaman Syarif Fasha mengungkapkan kekecewaan atas kinerja Pemerintah Provinsi Jambi.

Bahkan, Syarif Fasha menyebut lebih baik DPRD Provinsi Jambi yang jadi gubernur, daripada yang ada saat ini.

"Pertama soal PPPK, saya melihat para DPRD Provinsi ini cocoknya jadi Gubernur, karena DPRD ini yang maju, saya lihat pemerintah provinsinya slow respon gitu ya," ucap Syarif Fasha.

Fasha menilai padahal sebelumnya Pemerintah Pusat sudah menyerahkan semuanya soal pengangkatan PPPK ke kepala daerah.

"BKN sudah memutuskan silahkan Bupati, Walikota, Gubernur angkat itu PPPK, tidak lagi minta pertimbangan dari pusat atau DPR langsung saja sesuaikan dengan kemampuan," ucap Fasha.

Akan tetapi hal itu dikerjakan Pemerintah Provinsi Jambi begitu lambat akhirnya para pegawa honorer jadi lamban

"Akhirnya yang saya lihat adanya tarik ulur," kata Fasha.

Di sisi lain Fasha juga melihat selama Al Haris jadi Gubernur lebih mementingkan pembangunan bersifat fisik.

"Saya melihat lebih mementingkan pembangunan yang bersfat fisik itu yang terjadi ya," tambah Fasha.

Kemudian Fasha juga menyoroti masalah Participating Interest (PI) yang tak juga maksimal dikerjakan Pemerintah Provinsi Jambi.

"Masalah PI ini sudah bertahun-tahun. Dan kami sudah jembatani ke Kementerian ESDM.

Dan saya juga sudah ngomong langsung ke gubernur langsung. 

Saya katakan, kumpulkan lagi kami Komisi XII ini. Kita duduk lagi satu meja mengenai PI ini.

Tapi sampai saat ini tidak ada mengumpulkan kami," jelas Fasha.

"Seolah-olah provinsi lebih mementingkan komisi yang lain. 

Ya, mungkin bisa bangun jembatan bisa bangun jalan. 

Jadi fungsi kami ini tidak diutamakan," tambah Fasha.

"Kemarin ada Wamen ESDM ke sana, tapi tidak ada mengundang kami. Itu sangat disayangkan.

Jadi percuma selama ini Anggota DPR RI cuma mondar-mandir saja,"

"Bahkan kepala dinas ESDM pun tidak muncul batang hidungnya. Kami pun tidak kenal siapa kepala dinas ESDM-nya," tegas Syarif Fasha.

Profil dan Biodata Syarif Fasha.

Nama lengkapnya Dr H Syarif Fasha, SE, ME.

Syarif Fasha lahir di Plaju, Sumatra Selatan pada 12 Mei 1968.

Dia pernah menjabat Wali Kota Jambi dua periode, yakni 2013-2018 dan 2018-2023.

Pada periode pertama jadi Wali Kota Jambi, Syarif Fasha berpasangan dengan Abdullah Sani.

Pada periode kedua berpasangan dengan Maulana.

Riwayat Pendidikan Syarif Fasha

SD Pertamina IX Palembang tahun 1975-1981.

SMPN 16 Palembang tahun 1981-1984.

SMA Methodist II Palembang tahun 1984-1987.

D3 Politeknik Sriwijaya Palembang tahun 1987-1990.

S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi tahun 2002-2005.

S2 Universitas Jambi tahun 2005-2008.

S3 Institut Pemerintahan Dalam Negeri tahun 2017.

Profil Syarif Fasha

Nama Lengkap: Dr H Syarif Fasha, SE, ME

Nama Populer: Sy Fasha, Fasha

Tempat dan tanggal lahir: Plaju (Sumsel), 12 Mei 1968

Partai politik: Partai Golkar (sampai 2021), Partai NasDem (sejak 2021-sekarang)

istri: Hj Yuliana Fasha

Anak:  Syalina Naurah Fasha, Raehan Syahputra Fasha, M. Fabiansyah Putra Fasha (alm)

Profesi: Pengusaha, politisi

Riwayat Pendidikan Syarif Fasha

SD Pertamina IX Palembang (1975-1981)

SMP Negeri 16 Palembang (1981-1984)

SMA Methodist II Palembang (1984-1987)

D3 Politeknik Sriwijaya Palembang (1987-1990)

S1 Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Jambi (2002-2005)

S2 Universitas Jambi (2005-2008)

S3 IPDN (Institut Pemerintahan Dalam Negeri) (2017)

Riwayat Karier Syarief Fasha

Wali Kota Jambi (2013-2018)

Wali Kota Jambi (2018-2023)

Anggota DPR RI (2024-2029)

Pengalaman Kerja Syarif Fasha

Supervisor Engginer Konsultan Supervisi (1990-1998)

Direktur Utama PT. Bina Konsindo Persada (1998-2009)

Owner Persada Group (2009-2013)

Wali Kota Jambi (2013-2018 & 2018-2023)