Meledak Pasca Wamen ESDM ke Jambi, Anggota DPR RI Syarif Fasha vs HBA dan Bakri yang Bela Gubernur

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pascakunjungan Wakil Menteri ESDM ke Jambi, muncul polemik.

Pernyataan terbuka meluncur dari Anggota DPR RI Dapil Jambi, Syarif Fasha, yang menyalahkan Gubernur Jambi Al Haris karena dinilai tidak memberikan informasi terkait kedatangan Wakil Menteri ESDM Yuliot Tanjung ke Jambi, viral.

Persoalan itu menuai sorotan publik dan panen respons dari sesama legislator daerah pemilihan Jambi.

Pernyataan Syarif Fasha dalam sebuah forum resmi itu viral di media sosial.

Pernyataan itu dianggap menyudutkan Gubernur Jambi, karena seolah-olah kepala daerah bersikap acuh terhadap wakil rakyat dari dapilnya sendiri.

Tapi, sejumlah tokoh senior Dapil Jambi di DPR RI justru memiliki pandangan berbeda.

Mereka mencoba meluruskan duduk perkara yang sebenarnya.

Politisi senior Partai Amanat Nasional (PAN), H Bakri yang telah tiga periode duduk di Senayan, menilai pernyataan Syarif Fasha terlalu berlebihan.

Pernyataan itu dinilai tidak mencerminkan pemahaman terhadap mekanisme komunikasi kelembagaan yang berlaku antara pusat dan daerah.

Baca juga: DLH dan Satpol PP Muaro Jambi Temukan Kandang Babi Ilegal di Sungai Gelam, Beri Tenggat 2 Minggu

"Saya pikir yang disampaikan Fasha itu berlebihan. Saya sudah tiga periode di DPR RI, dari masa Gubernur HBA, Zumi Zola, sampai Al Haris. 
Semua tergantung bagaimana hubungan kita dengan kementerian dan pemerintah daerah. Kalau komunikasinya bagus, pasti kita dikabari," tegas Bakri.

Dia mengingatkan bukan kewajiban gubernur untuk mengetahui setiap agenda kementerian, terutama jika tidak ada pemberitahuan resmi.

Bahkan menurutnya, seorang Anggota DPR RI justru harus aktif menjalin komunikasi baik ke kementerian maupun ke kepala daerah.

"Jangan nunggu diundang, jangan nunggu mobil datang. Kalau bisa jalan kaki ya jalan kaki. Kita ini wakil rakyat, jangan pasif lalu menyalahkan daerah," tambahnya.

Hal senada juga disampaikan Hasan Basri Agus (HBA), Anggota DPR RI yang juga mantan Gubernur Jambi.

Ia menekankan dalam kunjungan pejabat pusat ke daerah, tanggung jawab koordinasi justru ada pada kementerian atau pihak pengundang.