Tak Ingin Ditawar Lagi, Kemenhan Tolak Permintaan OPM: KKB Bukan Mewakili Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI menolak dengan tegas permintaan dari organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin merdeka dari Indonesia.

Permintaan tersebut sering digaungkan kelompok separatis itu.

Kemenhan menyebut permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua

Permintaan OPM atau KKB Papua itu adalah memisahkan diri dari Indonesia alias memerdekakan diri.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brijen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu diluk-kelukkan KKB Papua untuk memisahkan diri itu 

Dia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional.

Selain itu, dia mengatakan narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua

Melainkan segelintir kelompok yang mengatasnakaman KKB Papua atau OPM.

Baca juga: Satu Anggota KKB Papua di Maybrat Kembali ke Pangkuan NKRI

Baca juga: Ingat Prajurit TNI Ditembak KKB Papua di Intan Jaya? Aibon Kogoya Ngaku Jadi Pelaku

Ia pun menunjukkan bukti ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini 

Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya.

Baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah.

Pihaknya juga mengantisipasi keterlibatan asing dalam memasok senjata api dan logistik bagi KKB Papua.

Dia menyampaikan itu merespons semakin masifnya kekuatan KKB Papua dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka.

“Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan,” kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (17/4/2025). 

Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB Papua untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia.