Kemenhan Bicara Soal Keterlibatan Asing Pasok Logistik Hingga Senjata Api ke KKB Papua

Kemenhan Antisipasi Keterlibatan Asing Pasok Logistik Hingga Senjata Api ke KKB Papua

TRIBUNJAMBI.COM - Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI mengantisipasi keterlibatan asing dalam memasok senjata api dan logistik bagi KKB Papua.

Antisipasi itu disampaikan Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brijen TNI Frega Wenas Inkiriwang.

Dia menyampaikan itu merespons semakin masifnya kekuatan KKB Papua dan dugaan adanya dukungan eksternal terhadap mereka.

“Terkait dengan keterlibatan aktor asing, tentunya kita juga mengantisipasi. Ya, memang Papua berbatasan langsung dengan Papua Nugini, dan di sana ada hubungan kekerabatan yang memungkinkan terjadinya perlintasan,” kata Frega dalam diskusi daring yang digelar Indonesia Strategic and Defence Studies (ISDS), Kamis (17/4/2025). 

Menurut dia, lintas batas negara menjadi salah satu celah yang dimanfaatkan KKB Papua untuk menghindari pengejaran aparat keamanan Indonesia.

Ketika terjadi kontak senjata, anggota KKB disebut kerap melarikan diri ke wilayah negara tetangga, di mana aparat TNI tidak memiliki kewenangan hukum untuk masuk.

“Ketika mereka melintas ke negara lain, kita tidak punya kewenangan untuk masuk ke wilayah negara lain," imbuh dia. 

Kemenhan juga menaruh perhatian terhadap potensi masuknya senjata dari luar negeri yang digunakan KKB Papua. 

Baca juga: Satu Anggota KKB Papua di Maybrat Kembali ke Pangkuan NKRI

Baca juga: Tak Ingin Ditawar Lagi, Kemenhan Tolak Permintaan OPM: KKB Bukan Mewakili Papua

Namun, Frega menekankan penanganan isu Papua tidak bisa dilakukan hanya dengan pendekatan militer.

Melainkan perlu sinergi dengan pendekatan kesejahteraan dan sosial.

“Tentunya terkait isu Papua, bukan hanya pertahanan secara fisik dalam konteks keamanan, kita juga perlu melakukan sinergisitas," ucap Frega. 

Ia menambahkan, Kemenhan mendukung penuh langkah pemerintah melalui pendekatan menyeluruh di Papua.

Termasuk dengan keterlibatan langsung Wakil Presiden (Wapres) dalam membentuk satuan tugas pembangunan Papua. 

“Nah, harapannya ini bisa terus dilanjutkan, kita bisa duduk bersama. Kini sudah banyak pendekatan yang dilakukan dialog," tutur dia.

Sebelumnya, Kementerian Pertahanan atau Kemenhan RI menolak dengan tegas permintaan dari organisasi Papua Merdeka atau OPM yang ingin merdeka dari Indonesia.

Permintaan tersebut sering digaungkan kelompok separatis itu.

Baca juga: Ingat Prajurit TNI Ditembak KKB Papua di Intan Jaya? Aibon Kogoya Ngaku Jadi Pelaku

Kemenhan menyebut permintaan OPM itu justru memecah belah persatuan di tanah Papua

Permintaan OPM atau KKB Papua itu adalah memisahkan diri dari Indonesia alias memerdekakan diri.

Kepala Biro Informasi Pertahanan Setjen Kemenhan RI, Brijen TNI Frega Wenas Inkiriwang mengatakan pihaknya tidak bisa menerima narasi yang selalu diluk-kelukkan KKB Papua untuk memisahkan diri itu 

Dia mengatakan, Papua sudah jelas merupakan kedaulatan dari Indonesia dan diakui di dunia internasional.

Selain itu, dia mengatakan narasi memerdekakan diri bukanlah kepentingan dari masyarakat Papua

Melainkan segelintir kelompok yang mengatasnakaman KKB Papua atau OPM.

Ia pun menunjukkan bukti ada orang asli Papua yang menjadi menteri dalam kabinet pemerintahan saat ini 

Kemenhan, lanjut dia, terus mendukung kebijakan pemerintah pusat dengan segala sumber daya.

Baik dalam konteks militer pertahanan maupun mendukung pembangunan daerah.

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kunci Jawaban Bahasa Inggris Kelas 9 Halaman 166, Dialog Andre

Baca juga: Tak Ingin Ditawar Lagi, Kemenhan Tolak Permintaan OPM: KKB Bukan Mewakili Papua

Baca juga: Satu Anggota KKB Papua di Maybrat Kembali ke Pangkuan NKRI

Baca juga: Diduga Ada Bunker Penyiksaan, Mantan Pemain Sirkus Tuntut Ganti Rugi dari Taman Safari

Sebagian artikel ini tayang di Kompas.com