Profil Ahmad Luthfi, Gubernur Jawa Tengah Terpaksa Telpon Dedi Mulyadi Gegara Kebijakan Soal Pajak

Ahmad Lutfi merupakan putra daerah Jawa Timur yang berasal dari Nganjuk.

Kehidupan awal dan pendidikan

Luthfi lahir pada tanggal 22 November 1969 di Surabaya, ibu kota Jawa Timur, sebagai putra dari Makali dan Musarofah. 

Baca juga: Dedi Mulyadi Sempat Marah dan Ngomel, Pinjam Duit Anak Demi Bayar Gaji Karyawan Hibics Fantasy

Ia belajar hukum di sebuah perguruan tinggi yang tidak disebutkan namanya dan lulus pada tahun 1990. 

Dia kemudian mengejar gelar pascasarjana di bidang kepolisian dan lulus pada tahun 1995.

Karier awal di Kepolisian 

Ahmad Luthfi bergabung dengan kepolisian pada tahun 1989, sebelum lulus. Ia memulai kariernya dengan pangkat inspektur polisi kedua setelah menyelesaikan kursus persiapan kepolisian singkat. 
Ahmad Luthfi ditugaskan di markas besar kepolisian pusat selama dua tahun sebelum menerima promosi ke pangkat inspektur polisi pertama. 

Dia kemudian dipindahtugaskan ke dinas provost polisi, dinas keagamaan, dan dinas intelijen, dengan berbagai peran dan jabatan.

Irjen Kementerian Perdagangan

Pada Juni 2024, Polri mengumumkan bahwa Ahmad Luthfi dicalonkan sebagai inspektur jenderal Kementerian Perdagangan dan pengangkatannya masih menunggu konfirmasi dari Presiden dan penilaian uji kompetensinya.

Pencalonan tersebut memicu kritik dari IPW yang mempertanyakan kurangnya birokrat berkualitas yang tersedia untuk mengisi jabatan tersebut pos. 
Pengangkatan Ahmad Luthfi dimungkinkan melalui undang-undang TNI/Polri, yang disahkan beberapa bulan sebelum pencalonannya dan membuka jalan bagi perwira polisi dan militer untuk menduduki jabatan sipil.

Pencalonan Ahmad Luthfi tetap berlanjut meski mendapat banyak kritik, dan ia dilantik sebagai inspektur jenderal perdagangan kementerian pada 14 Agustus 2024.

Baca juga: Komjen Ahmad Luthfi Pensiun dan Jadi Gubernur Jateng Terpilih, 2 Saudaranya Jenderal di TNI Polri

Sebelum dilantik, ia sudah dipromosikan menjadi komisaris jenderal polisi bintang tiga pada 29 Juli.

Telpon Gubernur Jawa Barat

Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi mengaku sampai ditelepon gubernur lain terkait kebijakan penghapusan pajak dan denda yang dierapkan di Jawa Barat.