Pelaku Usaha Kecil-Menengah di Jambi Dilema dengan PPN 12 Persen Tahun Depan

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Kenaikan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) menjadi 12 persen per 1 Januari 2025, mendapat respons dari pelaku industri kecil dan menengah (IKM) di Kota Jambi. 

Para pelaku usaha tersebut mengalami dilema.

Kebijakan PPN 12 persen merupakan amanat Undang-Undang Nomor 7/2021 tentang Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP). 

Pelaku IKM di Kota Jambi mengeluhkan kebijakan itu akan mengakibatkan lonjakan harga di berbagai sektor.

Harga bahan baku yang selalu mengalami kenaikan, hingga berdampak pada pendapatan.

Ketua Asosiasi Makanan dan Minuman (Asmami) Kota Jambi, Zaitun, mengungkapkan keluhan mereka mulai dari kenaikan harga bahan baku dan produk yang sulit dipasarkan ke luar daerah.

"Soal plastik, minyak goreng terutama itu selalu naik. Dan bahan baku yang kami butuhkan itu jarang mendapat perhatian dari pemerintah," katanya, Rabu (20/11).

Zaitun mengatakan kurang lebih 100 pelaku IKM yang bernaung dalam Asmami Kota Jambi. 

Mereka semua memproduksi sendiri produk seperti keripik yang dipasarkan di Kota Jambi.

Sebagian produk mereka ada yang masuk ke luar daerah seperti Riau, Sumut, Sumsel dan Lampung.

"Tapi itu dulu sebelum covid. Sekarang ini kita mau masuk ke daerah lain itu sulit tapi produk dari luar daerah begitu banyak di Kota Jambi," ucapnya.

Ia berharap pemerintah memperhatikan hal tersebut sehingga produksi mereka dapat meningkat dengan perluasan pasar.

Dengan naiknya PPN 12 persen yang akan berlaku per 1 Januari 2025 nanti, pihaknya khawatir harga barang akan semakin meningkat dan daya beli malah turun. 

Pelaku IKM dilema, karena jika menaikkan harga produk malah akan berkurang hasil pemasarannya.

"Ya, kita dilema, kita berharap tahun depan ada perhatian pemerintah terutama soal harga bahan baku seperti kami pelaku IKM dan pasar tadi agar kami pelaku IKM Jambi bisa masuk ke daerah lain," ujarnya.