Pansel Dinilai Tidak Transparan, Peserta Lelang Jabatan Eselon II di Sarolangun Kecewa

SAROLANGUN, TRIBUN - Seleksi terbuka atau lelang sembilan jabatan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) Pemerintah Kabupaten Sarolangun tuai protes dari peserta.

Lelang kali ini untuk sembilan jabatan, yakni Staf Ahli Bupati Bidang Pemerintahan, Hukum dan Politik.

Lalu, Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Ketiga, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. Selanjutnya, Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik. 

Kelima, Kepala Dinas Perhubungan.

Kemudian, Kepala Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.

Ketujuh, Kepala Dinas Peternakan dan Perikanan. 

Delapan, Kepala Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga dan terakhir yakni Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.

Baca juga: Masih Kurang Pendaftar, Seleksi Terbuka Lelang Jabatan Eselon II Sarolangun Diperpanjang 

Baca juga: Peserta Lelang Jabatan Eselon II di Sarolangun Kecewa, Pansel Dinilai Tidak Transparan

Protes dari peserta itu karena tim pansel dinilai tidak transparan dan kurang profesional.

Pengakuan całon peserta yang tidak mau disebutkan namanya, mengatakan kejanggalan proses seleksi lelang jabatan eselon II itu mulai dari perpanjangan masa pendaftaran.

Pendaftaran, semula dari tanggal 18 September 2024 hingga 1 Oktober 2024, diperpanjang dari tanggal 5 Oktober 2024 hingga 9 Oktober 2024.

Usai perpanjangan masa pendaftaran Selter tersebut, diduga panitia seleksi JPT merubah regulasi yang berlaku.

Hal itu diduga sengaja dilakukan panitia pelaksana, dan jauh berbeda dengan regulasi saat pengumuman pendaftaran dibuka.

"Kenapa malah pengumuman terbuka terkait peserta JPT yang melamar belum terpenuhi syarat tidak diumumkan OPD yang kurang peserta."

"Kami selaku peserta pelamar JPT yang telah mendaftar dari awal merasa keberatan dan dirugikan dengan pengumuman perpanjangan dengan merubah kualifikasi pendidikan," kata peserta sumber yang tidak mau disebutkan namanya.