Kerap Rebutan Tender, 7 BUMN Karya Dilebur Jadi 3 Perusahaan

TRIBUNJAMBI.COM - Daftar 7 BUMN Karya yang akan dilebur jadi 3 perusahaan.

Yakni 7 BUMN Karya yaitu PT Waskita Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), PT Nindya Karya (Persero), PT Brantas Abipraya (Persero), PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Wijaya Karya (Persero) Tbk, dan PT Pembangunan Perumahan (Persero) Tbk atau PT PP akan dilebur menjadi 3 perusahaan.

Nantinya Waskita Karya akan dilebur ke Hutama Karya, lalu Nindya Karya dan Brantas Abipraya akan dilebur ke Adhi Karya. Kemudian Wijaya Karya akan dilebur ke PT PP.

Juru Bicara Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) Endra S Atmawidjaja menilai peleburan 7 BUMN Karya ini akan ada sisi positif dan negatifnya.

"Saya bilang ada plus minusnya," ujarnya kepada wartawan di kantornya, Jumat (23/8/2024).

Sisi positifnya, kata Endra, peleburan ini membuat ketujuh BUMN tersebut dapat lebih fokus dalam menjalankan bisnisnya.

Setelah dilebur, setiap perusahaan akan memiliki spesialis di sktor proyek masing-masing sehingga lebih matang di setiap bidangnya.

Baca juga: Maulana-Diza Bakal Daftar ke KPU Kota Jambi saat Hari Kedua Pendaftaran

Baca juga: Hasil Munas Golkar Digugat ke PN Diduga Langgar AD/ART, Posisi Ketum Bahlil Lahadalia Terancam

Tiga Spesialis

Kementerian BUMN sendiri telah membagi tiga BUMN Karya setelah dilebur menjadi tiga spesialisasi.

Yaitu Waskita Karya akan fokus mengerjakan proyek jalan, gedung institusi, dan hunian komersil. 

Sementara Adhi Karya akan fokus pada proyek infrastruktur sedangkan PT PP akan fokus ke proyek pelabuhan, bandara, dan sebagian residensial. 

"(Peleburan) itu kan mengarahnya kan ke spesialisasi dan spesialisasi itu bagus untuk membangun kompetensi. kalau sekarang kan kecenderungannya BUMN juga menangani beberapa proyek yang tidak mengarah ke spesialis," jelasnya. 

Dia melanjutkan, untuk sisi negatifnya, karena adanya spesialisasi maka akan membuat tiga BUMN Karya tak lagi berkompetisi untuk memberikan yang terbaik. 

Selain itu peleburan ini akan menghambat penyelesaian proyek-proyek pemerintah terutama ketika banyak proyek dilakukan dalam waktu yang sama.

"Pastinya untuk penugasan lebih sulit, kalau sekarang ada 7 BUMN kan kita bisa bagi-bagi, kalau ini kan jadi satu," ucapnya.