Prabowo Tanda Tangan Rekomendasi Menit Kelima, Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, Seri II

Ahmad Ali, Wakil Ketua Umum Partai NasDem, mengaku sudah bertemu langsung Ketua Umum Partai Gerindra, Prabowo Subianto, ketika menerima rekomendasi untuk maju Pemilihan Gubernur atau Pilgub Sulawesi Tengah.

Ahmad Ali mengaku terkesan, sebab Prabowo Subianto justru memberikan rekomendasi kepada seseorang untuk maju pilgub kepadanya.

Padahal, diketahui bersama bahwa Ahmad Ali merupakan "dedengkot" atau tokoh yang berseberangan dengan Prabowo di Pilpres 2024. Karena, Ahmad Ali merupakan Kepala Timnas Anies-Muhaimin.

"Saya sudah ketemu Pak Prabowo, sudah. Ketika menerima rekomendasi, saya adalah orang, mungkin dari Gerindra, saya adalah orang pertama kali diberikan rekomendasi oleh Pak Prabowo langsung," kata Ahmad Ali saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra, di Studio Tribunnews, Palmerah, Jakarta, Kamis (27/6).

"Beliau tahu banget bahwa ini dedengkotnya AMIN ini. Tapi sekali lagi Pak Prabowo seorang negarawan," sambungnya.

Ahmad Ali juga mengaku mendapat pesan langsung dari Prabowo saat menerima rekomendasi Partai Gerindra untuk dirinya maju Pilgub Sulawesi Tengah.

"Tentu pesannya Pak Prabowo satu. ketika jadi gubernur, jangan pernah makan uang negara," ungkapnya.

Ahmad Ali juga mengatakan tidak perlu bertemu dengan Presiden Jokowi karena bukan kapasitasnya sebagai pimpinan partai politik. Dia juga merespons soal Ketua Umum Partai NasDem Surya Paloh yang belum memberikan rekomendasi untuk dirinya maju di Pilgub Sulawesi Tengah. Ali menilai bahwa rekomendasi itu tinggal menunggu waktu.

"Maksudnya bukan belum. Belum. Bukan tidak lho, belum-belum," ujar Ali.

Lelaki kelahiran Morowali itu juga menilai, bahwa konfigurasi pilpres tidak ada tarikannya dengan Pilkada serentak 2024. Sebab, dia menyakini bahwa Pilpres 2024 telah berakhir.

Ali juga menepis anggapan jika Pilkada 2024 ini akan sama seperti Pilpres 2024 lalu. Dimana, ada pihak yang cawe-cawe dalam pemenangan calon. Apalagi, dia menilai dugaan yang selama ini muncul yakni pengerahan kekuasaan, bantuan sosial hingga kecurangan di Pilpres 2024 tak terbukti oleh Mahkamah Konstitusi (MK).

Berikut petikan wawancara dengan Ahmad Ali bersama Direktur Pemberitaan Tribun Network, Febby Mahendra Putra.

Bang, kalau boleh dijelaskan abang sebagai politisi yang senior. Apakah konfigurasi politik di Pilkada 2024 ini mencerminkan juga konfigurasi politik di tingkat nasional, Bang?

Harusnya begini, tunggu dulu, saya koreksi. Saya bukan politisi senior, kami masih muda. Jadi begini, kalau kemudian kita bicara tentang konfigurasi pilpres. Itu kita akan tarik ke Pilkada. Artinya, kita tidak ingin menyelesaikan permasalahan yang pernah terjadi di Pilpres kemarin.

Artinya, ada dua kelompok, ada tiga kelompok. Harusnya ketika sudah selesai pilpres, maka tidak ada lagi sekat itu.