Jika PDIP dan PKS Koalisi di Pilkada Serentak 2024, Petinggi PKS Ungkap yang Bakal Terjadi di Daerah

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Peluang koalisi PDIP dengan PDIP untuk Pilkada 2024 semakin kencang.

Wakil Ketua Majelis Syuro Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Hidayat Nur Wahid atau HNW, mengatakan partainya tidak menutup kemungkinan untuk berkoalisi dengan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) dalam Pilkada serentak 2024, mendatang.

Dia mengatakan PKS dan PDIP pernah membentuk koalisi bersama untuk mengusung calon kepala daerah di beberapa wilayah.

"Ya, dengan siapa pun memang, dan dengan PDIP pun kita sudah berapa kali koalisi dalam pilgub dan juga dalam pilkada," kata Hidayat saat ditemui di DPP PKS, Jalan TB Simatupang, Jakarta Selatan, Selasa (18/6/2024).

Wakil Ketua MPR RI itu menambahkan pilkada adalah relaksasi terhadap beragam pengelompokan partai politik pada waktu pilpres.

Sehingga dia menyakini dalam pilkada bakal mencair dan bisa membangun koalisi-koalisi yang baru.

"Dan kalau pun nanti PDIP mendukung apa yang juga dipikirkan oleh PKS, tentu itu juga baik saja," ucapnya.

Hidayat pun mencontohkan PKS dan PDIP pernah membangun koalisi di Pilgub Sulawesi Selatan.

Bahkan, PDIP mendukung juga calon dari PKS.

"Beliau yang sudah dua kali menjadi bupati di (Kabupaten) Bantaeng dan kemudian disusun oleh PKS dan PDIP mendukung. Di Kalimantan Selatan, di Banjarmasin dan kita menang waktu di Sulawesi Selatan," ujarnya.

"Di Banjarmasin juga pernah Wali Kota Banjarmasin itu adalah koalisi PKS dengan PDIP. Bahkan PDIP waktu itu sudah pemenang tapi mempersilakan PKS menjadi calon wali kotanya dan kita menang. Jadi terbiasa saja, karena hakikatnya PDIP dan PKS itu sama kok,” sambung dia.

Hidayat juga menegaskan PKS dan PDIP merupakan partai yang resmi dan telah diatur dalam konstitusional di Indonesia.

"Sama-sama serta pemilu, sama-sama pernah memenangkan Pilpres dan juga pernah tidak menang Pilpres, Jadi kita sama saja," jelasnya.

Hidayat mengungkapkan PKS dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) juga pernah dipersepsikan berbeda pandangan.

Namun, hal itu terbantahkan ketika PKS mengusung Anies Baswedan dan mendukung Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar atau Cak Imin pada Pilpres 2024, lalu.

"Dulu orang mengatakan antara PKB dan PKS itu ibarat minyak dan air. Ternyata kan kita bisa asyik masuk gitu, ya.

PKB dapat tambahan dua kursi di Jakarta untuk di DPR RI, PKS dapat kursi tambahan juga di Jawa Timur, jadi asyik saja kok ternyata," pungkasnya.

Sementara itu, Juru Bicara PKS, M Kholid, mengatakan pihaknya akan membuka peluang untuk berkoalisi dengan partai mana pun dalam Pilkada 2024, termasuk dengan PDI Perjuangan (PDIP).

Namun, Kholid menjelaskan saat ini DPP PKS menunggu masukan dari dewan pimpinan wilayah (DPW), terkait nama-nama yang akan dimajukan, termasuk membuka komunikasi dengan PDIP.

Meski begitu, Kholid menyebut saat ini komunikasi dengan parpol lain masih bersifat dinamis.

"Tadi apa yang disampaikan oleh Pak Presiden (Ahmad Syaikhu) adalah dinamis, sangat fleksibel, dan sebagainya.

Kenapa? Karena belum ada keputusan. Kalau sudah ada keputusan, berarti sudah ada ketetapan yang sudah nggak dinamis lagi," kata Kholid, Selasa.

"Nah, artinya apa di sini? Peluang-peluang kerja sama dengan semua pihak masih dibuka," sambungnya.

Kholid juga menegaskan, PKS terus membuka komunikasi dengan PDIP di Pilkada Serentak 2024.

Apalagi, dia menyebut, PKS tidak akan menolak jika harus berkoalisi dengan PDIP.

“Prinsip apakah dengan PDIP apa komunikasi? Ya, kita kan buka, tidak menolak. Kita tidak pernah menolak berkomunikasi dengan pihak mana pun,” ujarnya.

“Masa kita nggak mau komunikasi sama semua pihak? Nggak mungkin begitu dong.

Dalam politik kita berkomunikasi, membuka komunikasi dengan semua pihak,” jelasnya.

Kholid pun membeberkan PKS telah membuka komunikasi dengan PDIP di sejumlah wilayah. Di antaranya, Jawa Tengah yang merupakan ‘kandang banteng’.

“Ada-ada (daerah yang berkomunikasi dengan PDIP), saya lupa, di daerah Jawa Tengah mungkin ya, mungkin ada.

Nah Itu kan dari DPD-DPDnya mengusulkan, ini bisa koalisi dan sebagainya,” katanya.

Dia menambahkan, usulan dari PKS di daerah itu akan dibahas ditingkat pimpinan pusat Partai.

Sebab, disitu akan dibahas soal peluang menang, strategi serta kapasitas dari calon kepala daerah yang diusung.

“Karena begini, prinsipnya adalah yang kita akan pertimbangkan, selain memiliki kapasitas, integritas, adalah peluang menangnya paling besar. Peluang menangnya paling besar,” kata Kholid.

“Sehingga, walaupun misalnya dengan PDIP, jika peluangnya paling besar di sini, why not? Kenapa tidak?

Jadi, itu di daerah-daerah tertentu. Karena di masing-masing daerah itu punya lokalitas masing-masing, yang nggak bisa disamaratakan.

Pusat, DPP tentu mendengarkan aspirasi dari daerah-daerah.

Mana dinamika politik lokal yang paling bagus, konfigurasinya itu yang kita dukung,” pungkasnya. (tribun network/yuda)

Baca juga: Analisis Politik, Mengapa Golkar Belum Putuskan Calon di Pilgub Jambi 2024

Baca juga: Nasib Jokowi Setelah Prabowo Jadi Presiden, Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo Seri I