Pensiunan Guru Diminta Kembalikan Rp75 Juta, Ngadu ke DPRD Muaro Jambi, 2 Tahun Tetap Mengajar

Pensiunan guru.

SENGETI, TRIBUN - Seorang guru TK Negeri Sungai Bertam Kecamatan Jaluko Kabupaten Muaro Jambi bernama Asniani mengadu ke anggota DPRD Kabupaten Muaro Jambi.

Guru yang berusia 60 tahun itu mengadukan nasib yang dia alami. Negara melalui Pemkab Muaro Jambi memintanya untuk mengembalikan uang sebesar Rp 75.016.700.

Uang tersebut merupakan uang gaji beserta tunjangan selama dua tahun atas kelebihan bayar terhadap gajinya. Dia seharusnya pensiun diusia 58 tahun, ternyata dia menerima gaji sampai usianya 60 tahun.

Asniani menyebutkan dia memang menerima uang tersebut. Namun selama dua tahun itu dirinya tetap mengajar seperti biasanya.

Namun sayangnya dia tidak pernah diberitahu oleh siapapun, baik dari dinas ataupun Pemkab jika batas usia pensiun seorang guru adalah 58 tahun. "Saya sudah bertanya di Taspen, kata orang disana usia pensiun guru 60 tahun," kata Asniani, Kamis (13/6).

Sebelum datang ke Taspen, wanita yang tinggal di RT 11 Pondok Meja Kecamatan Mestong Kabupaten Muaro Jambi itu pada tahun 2023 lalu sudah mengurus berkas pensiunnya di BKD Muaro Jambi. Namun tidak direspon pihak BKD, dan itu mendap sampai 2024.

Namun pada beberapa bulan lalu dirinya bermaksud menanyakan kepada pihak BKD bagaimana berkas yang dia masukkan tahun lalu.

Sesampai di sana dirinya mendapatkan informasi jika dia harus mengembalikan dana sebesar Rp 75.016.700 kepada negara. Karena masa usia pensiunnya di usia 58 tahun. Jadi ada kelebihan bayar selama 2 tahun dan itu harus dikembalikan.

Baca juga: Seorang Pensiunan Guru di Muaro Jambi Ngadu ke DPRD usai Kembalikan Uang Negara Rp 75 Juta

Baca juga: Kata BKD Soal Pensiunan Guru Muaro Jambi Diminta Kembalikan Uang Negara

Anehnya, jika memang batas usia pensiun seorang guru adalah 58 tahun, maka seharusnya pemerintah langsung menghentikan gaji guru tersebut.

"Selama dua tahun, saya mengajar dan absen seperti biasa dan menerima gaji seperti biasanya, termasuk gaji 13," katanya.

Kepala BKD Kabupaten Muaro Jambi melalui Kabid Pengangkatan Pegawai, pensiun dan data ASN, Rini Herawati menyebutkan Asniani seharusnya pensiun memang diusia 58 tahun. Namun karena guru tersebut bukan guru fungsional dan pendidikan hanya sebatas SMA.

Oleh karena itu, sesuai aturan guru itu memang usia pensiunnya di 58 tahun.

"Kalau dia guru fungsional memang batas usia pensiunnya 60 tahun. Beliau bukan guru fungsional," kata Rini.

Dalam permasalahan ini, pihaknya telah memanggil guru tersebut dan telah membuat surat perjanjian bahwa dia lalai dan menerima konsekuensinya. "Surat perjanjiannya ada sama kita," kata Rini.

Sebelum masa pensiunnya berakhir, BKD sendiri telah mengirimkan dan surat kepada OPD terkait untuk memberitahukan kepada pegawai yang telah memasuki usia pensiun.

Namun demikian, dalam persoalan ini apakah OPD terkait dalam hal ini adalah Dinas Pendidikan telah memberitahukan kepada yang bersangkutan atau belum.

"Saya tidak menyalahkan OPD terkait. Yang jelas kami sudah menyurati di setiap tahunnya," kata Rini.

Baca juga: Pensiunan Guru Diminta Bayar Rp 75 Juta ke Negara, DPRD Muaro Jambi: Pemerintah Harus Tanggung Jawab

Lantas bagaimana terkait kerja dia selama dua tahun apakah tidak dibayarkan? Rini menyebut jika itu tergantung arah dan kebijakan pimpinan. "BKD hanya administrasi. Soal keuangan bukan kami," imbuhnya.

Tidak Sanggup Membayar

ATAS permasalahan itu Asniani yang merupakan guru TK menyatakan tidak sanggup membayar uang sebesar Rp 75.016.70 yang disampaikan Pemerintah Kabupaten Muaro Jambi.

"Walaupun saya harus mengembalikan dana itu, bagaimana dengan kerja saya selama 2 tahun itu. Di sini bukan kesalahan saya sepenuhnya, tapi juga kesalahan dari pemerintah Kabupaten Muaro Jambi. Kalau memang saya pensiun di usia 58 tahun, seharusnya ketika saya mengurus berkas untuk pensiun pada tahun 2023 lalu diberitahu jika saya sudah pensiun, ini malah sampai 2 tahun," terangnya.

Dia menyayangkan pemerintah tidak menghentikan pemberian gaji dan memberitahukan jika sudah memasuki masa persiun di usia 58 tahun.

"Kalau memang pensiun saya 58, seharusnya gaji saya dihentikan sewaktu itu juga dan beritahu kepada saya agar saya stop mengajar," sambungnya.

Pemerintah Harus Tanggungjawab

ANGGOTA DPRD Muaro Jambi, Sulaiman yang menerima pengaduan itu menyayangkan sikap pemerintah daerah dalam hal ini OPD yang menangani masalah ini.

Baca juga: Viral Guru di Pasir Putih Nekat Adang Bus Gegara Klakson Telolet, Sejumlah Anak Sempat Berjoget

"Jika memang usia pensiun itu 58, harusnya gajinya jangan dibayar lagi. Ini kenapa harus bayar sampai dia berusia 60 tahun. Ini kan sangat aneh sekali," kata Sulaiman.

Ketua partai Nasdem Muaro Jambi ini menyebut jika pemerintah Kabupaten Muaro Jambi dalam hal ini Dinas Pendidikan tempat dia bernaung dan BKD tempat administrasi kepegawaian harus bertanggung jawab atas hal ini.

"Bagaimana perasaan beliau (Asniani,red). Dia aktif ngajar selama dua tahun, eh tau-tau gaji yang diterimanya disuruh dikembalikan. Uang itu sudah pasti tidak ada lagi," katanya.

Dia berharap agar pemerintah Kabupaten Muaro Jambi bisa bijak dalam menyelesaikan permasalahan ini. Jangan sampai guru yang dikenal sebagai pahlawan tanpa tanda jasa itu dirugikan begitu juga dengan negara.

"Harus ada penyelesaian. Yang jelas kalau disuruh mengembalikan Rp 75 juta, saya rasa tidak semudah itu, karena dia mengajar selama 2 tahun. Kalau dia tidak mengajar mungkin bisa la," imbuhnya.(zak)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Kajari Sarolangun Resmi Digantikan Alfred Tasik Palulungan, Pemkab Ucapkan Selamat Datang

Baca juga: Akademisi di Jambi Turut Prihatin Kasus KBGO Sasar Perempuan dan Anak

Baca juga: Pembiayaan UMKM BSI Region Palembang Tumbuh 31,4 Persen, Capai Rp 1,2 Triliun Year On Year

Baca juga: BNNP Jambi Gagalkan Peredaran Gelap Narkotika di Bungo: 2 Kg Sabu Berhasil Diamankan