Insentif Nakes Belum Dibayar 5 Bulan, Wakil Direktur Sebut Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi Minus

Wakil Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi, Ferdiansyah mengatakan tidak dibayarkannya insentif itu karena kondisi keuangan yang tidak memungkinkan.

"Kondisi keuangan kita minus, namun dari tahun-tahun sebelumnya juga terus dibayarkan sehingga hutang kita semakin banyak, padahal yang namanya insentif itu diberikan kalau keuangan di RSUD ini sedang surplus, kalau minus begini bagaimana kita mau bayarkan," katanya, Senin (3/6).

Dia menjelaskan kondisi minusnya keuangan RSUD karena penggunan paket INA-CBG yang sudah ditetapkan nasional untuk pasien BPJS sering melebihi angka yang sudah ditetapkan. "Misalnya, paket tindakan pasien BPJS ini Rp5 juta, namun rupanya RSUD habis Rp100 juta.

Pihak BPJS tidak mau tau, mereka cuma mau bayar sesuai paket tadi, ini kemudian yang menyebabkan keuangan kita minus," jelasnya.

Kumpulkan Pejabat Struktural

WAKIL Direktur Umum dan Keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi, Ferdiansyah mengungkapkan bahwa pihaknya telah memanggil para pejabat struktural dan kepala ruangan.

Pemanggilan itu untuk merapatkan permasalahan belum dibayarkannya insentif tenaga kesehatan.

Hasil pemanggilan pada Jumat pekan lalu itu pimpinan memerintahkan agar kepala ruangan bertanggungjawab penuh mengawasi penggunaan paket BPJS agar tidak melebihi nilai yang sudah ditentukan.

Baca juga: 5 Bulan Insentif Tenaga Kesehatan di RSUD Raden Mattaher Jambi Belum Dibayar Nakes Ancam Mogok Kerja

"Kita harapkan ini juga sebagai evaluasi ya bagi para pegawai kita, jangan sampai insentif ini terus kita bayarkan padahal kondisi keuangan tidak memadai, nantinya dapat menambah jumlah hutang yang dapat mengganggu operasional Rumah Sakit," pungkasnya.

Ia menegaskan saat ini pihak RSUD sendiri mempunyai hutang sampai dengan Rp 69 miliar yang belum terbayarkan.

Untuk itu, kebijakan ini harus diambil untuk memperbaiki kondisi keuangan RSUD Raden Mattaher Jambi.

"Rata-rata untuk membayar insentif pegawai di sini Rp 3 miliar per bulan, namun pada Januari lalu saja kita ada minus Rp 8 miliar selisih dari pembayaran BPJS, jadi memang tidak ada uang untuk membayar insetif ini," tambahnya.(tribun jambi)

Simak berita terbaru Tribunjambi.com di Google News

Baca juga: Gubernur Al Haris Langsung Video Call, Uji Coba Jaringan Internet di Desa Muara Hemat, Kerinci

Baca juga: Siapa Sebenarnya Thomas Djiwandono, Ponakan Prabowo yang Potensial Jadi Menteri Keuangan

Baca juga: Mengapa Ganti Sofyan Ali? DPP PKB Ungkap Alasan Faisol Riza Jadi Ketua DPW PKB Jambi

Baca juga: Kloter 22 Jemaah Calon Haji Jambi Terbang Perdana ke Tanah Suci, Dilepas Abdullah Sani