Kabar Duka dari Sumatra Barat, 37 Orang di Agam-Tanah Datar Meninggal Akibat Lahar Dingin Marapi

"Pasca lahar dingin sebelumnya di Bukik Batabuah itu sebenarnya warga di sekitar DAS harus dipindahkan, tapi ini tidak dipindah, alur sungai dibiarkan saja, yang dibersihkan yang di jalan saja, alur sungai tak dirawat," kata Ade Edward.

Curah hujan dan erupsi Marapi tidak bisa dibendung.

Namun pemerintah bisa memitigasi potensi bencana, yakni merelokasi masyarakat di DAS yang berhulu di Marapi.

Selain itu, pengendalian aliran sungai amat perlu dilakukan pemerintah. "Dari peta yang kita lihat, setidaknya ada 24 jalur sungai dari puncak Gunung Marapi.

Itu ancaman bahaya bagi daerah hilir, sehingga secara kultural atau budaya masyarakat harus diberi pemahaman, dilatih, agar tahu mana daerah-daerah yang bahaya.

Masyarakat harus dipindahkan atau direlokasi yang tinggal di DAS," kata Ade.

Selain merelokasi warga, hal paling penting menurut Ade yang harus dilakukan pemerintah ialah mengendalikan sungai. Pembangunan Sabo Dam dan embung dianggap solusi jangka panjang yang tak bisa dikesampingkan.

"Sabo Dam dan embung itulah yang akan mengendalikan air sungai sehingga tidak melebar kemana-mana. Sebagai pengendali sungai, agar sungai tidak meluber ke pemukiman. Sehingga walaupun lahar dingin turun, tapi tetap di jalurnya," ulas Ade.

Membangun sabo dam memang membutuhkan waktu dan biaya yang besar, namun itu harus dikerjakan. Sembari itu masyarakat juga harus direlokasi, dan pemukiman harus ditata kembali.

"Memang tidak semua masyarakat mampu untuk pindah, di sana lah peran pemerintah. Pindahkan, relokasi, jangan dibiarkan tinggal di kawasan rawan bencana, itu tak bisa ditunggu," imbuh Ade.

Bencana banjir lahar dingin yang terjadi di Agam dan Tanah Datar itu terjadi karena aliran sungai yang tidak dikendalikan, menyebabkan material dari Marapi terbawa aliran sungai, dan masuk ke pemukiman warga.

"Solusi jangka panjangnya, secara kultural pemerintah harus terus melakukan pendidikan, sosialisasi, pelatihan dan penyadaran ke masyarakat. Lalu, secara struktural, infrastrukturnya harus dibangun Sabo Dam di 24 aliran sungai dari puncak Gunung Marapi. Memang besar biayanya, tapi harus dilakukan," kata Ade.

Sebelumnya, ia telah mewanti-wanti bahwa aktivitas Gunung Marapi Sumbar tidak bisa diprediksi.

Ia memperkirakan aktivitas Marapi Sumbar akan seperti Gunung Merapi di Yogyakarta.

"Perlu pemerintah yang kuat dalam menghadapi bencana. Jadi jangan diabaikan ini. Harus serius mulai dari pemerintah kabupaten/ provinsi dan pusat," ulasnya.

Ia kemudian menyesalkan momen hari kesiapsiagaan bencana pada bulan lalu yang dipusatkan di Kota Padang, saat itu sebagian kecil warga di Kota Padang dilatih siap menghadapi potensi gempa dan tsunami.

Padahal, menurut Ade mestinya momen hari kesiapsiagaan bencana nasional itu digelar di sekitar Gunung Marapi.

"Itu keliru (hari kesiapsiagaan bencana nasional di Padang). Jadi, kebijakan nasional sendiri tidak mengarah ke situ, harusnya di Agam atau Tanah Datar, sebagai upaya kesiapsiagaan terhadap potensi bencana di Gunung Marapi.

Kenapa kesiapsiagaan itu bukan untuk Marapi, ini yang kita sesalkan, ini pembelajaran juga untuk BNPB agar fokus ke mitigasi Marapi, pungkasnya. (tribunpadang.com/fajar/panji/wahyu wahar)

Baca juga: Kang Mus Tersenyum Saat di Polres Jakarta Barat, Epy Kusnandar Ditangkap Polisi karena Kasus Narkoba

Baca juga: Tiga Bendera Kuning di Desa Palasari Ciater, Tiga Pelajar SMK Bersahabat Sehidup Semati