Hauling Batubara Dibuka Lagi, Pemerintah Keluarkan Surat Pemberitahuan Operasional

JAMBI, TRIBUN - Pemprov Jambi mengeluarkan surat pemberitahuan tentang operasional hauling batubara di wilayah Provinsi Jambi bernomor: S-1092/SETDA.PRKM.2.2/V/2024.

Ditujukan kepada Kepala Dinas Perhubungan Kota Jambi, Batanghari, Muaro Jambi, Sarolangun, Merangin, dan

Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Perhubungan Kabupaten Tebo pada 2 Mei.

Plt Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Jambi, Johansyah menyampaikan beberapa poin tentang hauling batubara.

Pemberitahuan ini, menindaklanjuti hasil rapat evaluasi angkutan batubara jalur darat dan sungai pada Rabu (1/5) di Ev Garden, Kota Jambi.

Pada dasarnya pemberitahuan ini menyatakan kembali membuka hauling batu bara baik jalur sungai dan darat.

“Hauling batubara di wilayah Provinsi Jambi melalui jalur darat dan sungai dilaksanakan mulai pada Kamis (2/5/2024),” tulis pada poin pertama dalam surat itu.

Kemudian poin kedua, menjelaskan bagi para Kepala Dinas Perhubungan kabupaten dan kota untuk berkoordinasi dengan korlap/perwakilan PPTB (Perkumpulan Pengusaha Tambang Batubara) terkait pelaksaan dan persiapan hauling supaya tercipta kelancaran, keselamatan dan keamanan selama hauling batu bara di wilayah masing-masing kabupaten kota yang dilalui.

Baca juga: Minimalisir Insiden Tongkang Batubara, Pinto Minta Rambu Rambu Sungai Perlu Diperbanyak

Baca juga: DPRD Dukung Kebijakan Gubernur Terkait Suplai Pasokan Batubara Melalui Sungai

“PPTB akan mempercepat pendataan armada milik pribadi/masyarakat untuk diberikan stciker yang terdata melalui aplikasi Simsalabim Dinas Perhubungan Provinsi Jambi,” tulis pada poin ketiga.

Poin keempat, khusus untuk koordinator wilayah hauling arah Sumatra barat agar berkoordinasi dengan pemerintah kabupaten Merangin, Sarolangun dan Bungo.

“Untuk mendirikan Pos Pantau dan berkoordinasi dengan perkumpulan transportir ke luar Provinsi Jambi,” bunyi poin keempat.

Prioritaskan Jalur Khusus

PEMERINTAH Provinsi Jambi diminta tetap fokus dalam pembangunan jalur khusus batu bara meski pengungkutan saat ini menggunakan jalur sungai.

Permintaan itu disampaikan Wakil Ketua DPRD Provinsi Jambi, Pinto Jayanegara untuk memperhatikan jalur darat.

“Ya tentu dong, karena harus ada jalur khusus batubara sehingga tidak mengganggu aktivitas masyarakat tapi tetap produksi atau distribusi batubara kita tetap lancar,” bebernya.