Peta Politik di Jambi Pasca NasDem dan PKB Dukung Prabowo, PKS Bebas Manuver di Pilkada 2024
Kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh ke daerah, terutama peta politik Jambi menjelang Pilkada 2024. Lantas peta politik Jambi seperti apa?
Penulis: tribunjambi | Editor: Duanto AS
Sebaiknya Seirama dan Program
Dosen Universitas Nurdin Hamzah Jambi, Pahrudin HM, menilai Koalisi partai politik di nasional akan berpengaruh terhadap koalisi pada Pilkada Serentak 2024.
Menurutnya, membangun koalisi yang sama antara di pusat dan di daerah, berkaitan dengan program pembangunan yang seirama.
"Saya pikir akan sangat berpengaruh, ya, karena ini kan terkait dengan program-program pembangunan ke depan, kebijakan-kebijakan yang tentu diharapkan seirama antara pusat dan daerah," ungkapnya.
Terlebih di Provinsi Jambi, Pahrudin memberikan contoh Gubernur Jambi Al Haris dari PAN dengan wakilnya Abdullah Sani dari PKB.
Pada Pilgub 2024, sinyal keduanya akan kembali bersama cukup besar.
"Kita tahu di daerah sudah bisa bergabung, misalnya antara PAN dan PKB, tapi di nasional kan belum terlihat, meskipun sinyalnya sudah ada pertemuan antara PKB Cak Imin dengan Prabowo," ujarnya.
Namun, kata dia, pada intinya, idealnya koalisi partai politik di nasional sama dengan koalisi yang dibangun di daerah.
"Saya pikir ini akan terus berlanjut, ya, dengan koalisi-koalisi lainnya. Tetapi pada intinya memang sebaiknya idealnya itu sama, antara koalisi nasional dengan koalisi di daerah," tuturnya.
PPP Masih Wait and See
Ketua DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Achmad Baidowi alias Awiek, menyebut partainya belum memutuskan oposisi atau ikut bergabung mendukung pemerintahan mendatang, Prabowo Subianto - Gibran Rakabuming Raka.
Hal itu setelah pasangan capres-cawapres yang diusung PPP, yakni Ganjar Pranowo-Mahfud MD, kalah dalam Pilpres 2024.
Awiek mengatakan partainya sedang fokus pada perkara hasil pemilihan umum legislatif atau Pileg 2024 di Mahkamah Konstitusi (MK).
"PPP hari ini masih fokus melengkapi bukti-bukti di persidangan MK," kata Awiek kepada Tribunnews.com, Jumat (26/4).
Dia menjelaskan bergabung atau tidaknya PPP dalam pemerintahan Prabowo-Gibran akan diputuskan melalui mekanisme internal partai.
Bupati Pati Tutupi Wajah Pakai Masker ke Gedung KPK, Sudewo Diperiksa Kasus Suap di Kemenhub |
![]() |
---|
Profil Bahtra Banong, Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bela Bupati Sudewo: Sama-sama Kader Gerindra |
![]() |
---|
Ternyata Ada 20 Daerah Naikkan PBB di Atas 100 Persen, Mendagri Minta Pemda Tak Bebani Rakyat |
![]() |
---|
Politisi Golkar dan NasDem Desak Kejari Jebloskan Silfester Matutina ke Penjara |
![]() |
---|
Wakil Ketua Komisi II DPR RI Bela Bupati Pati, Bilang Sadewo Tak Bisa Dicopot, Ini Alasannya |
![]() |
---|
Isi komentar sepenuhnya adalah tanggung jawab pengguna dan diatur dalam UU ITE.