Peta Politik di Jambi Pasca NasDem dan PKB Dukung Prabowo, PKS Bebas Manuver di Pilkada 2024

TRIBUNJAMBI.COM, JAMBI - Pascapertemuan Prabowo Subianto bertemu Surya Paloh, kemudian Muhaimin Iskandar, konstelasi politik nasional berubah.

Kondisi tersebut sedikit banyak berpengaruh ke daerah, terutama peta politik Jambi menjelang Pilkada 2024.

Pascapenetapan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sebagai presiden-wakil presiden terpilih 2024-2029 oleh Komisi Pemilihan Umum (KPU), sejumlah partai di luar Koalisi Indonesia Maju (KIM) bergabung ke pemerintahan Prabowo-Gibran.

Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) dan Partai NasDem telah memberikan sinyal akan bergabung ke, sementara Partai Keadilan Sejahtera (PKS) masih belum memutuskan.

Bergabungnya sejumlah partai mengubah peta koalisi di tingkat nasional, terutama di Koalisi Perubahan.

Namun, perubahan peta politik di pusat, dinilai tak akan mempengaruhi peta politik di daerah, khususnya dalam pelaksanaan pilkada serentak.

"Dinamika daerah masing-masing, jadi kita juga tidak ada arahan harus berkoalisi dengan partai A, B, tentu kita berdasarkan kondisi di daerah masing masing lah," ungkap Mustaharudin, Sekretaris DPW PKS Provinsi Jambi, Jumat (26/4).

Dia mengungkapkan untuk pelaksanaan pilkada serentak setiap daerah memiliki dinamikanya tersendiri.

Di pilkada nanti, baik pilgub maupun pilbup dan pilwako, PKS bisa berkoalisi dengan siapa pun dan partai mana pun, tidak terpaku hanya pada koalisi di nasional.

"Intinya kita bisa berkoalisi dengan siapa pun, dengan partai mana pun. Kita bisa bersama-sama mengusung untuk perbaikan masyarakat. Jadi tidak ada harus dengan partai A, tidak boleh dengan partai B, kita tidak ada instruksi seperti itu. Intinya kita berkoalisi dengan siapa pun lah," tambahnya.

Anggota DPRD Tebo itu mengatakan bahwa di daerah tidak ada oposisi, semuanya bsa bekerja sama dengan siapa pun dan partai mana pun.

Pembentukan koalisi nantinya dalam mengusung calon di pilkada, kata Mustahar, bukan melihat koalisi di nasional, tetapi melihat komunikasi yang dibangun di daerah, baik dengan calon ataupun partai politik.

"Koalisi itu kan soal kenyamanan komunikasi, komunikasi dengan calon, bagaimana calon menghargai kita, memandang kita. Itu yang jadi pertimbangan kita," tegasnya.

Meski begitu, kata dia, tetap nantinya daerah akan berkomunikasi ke pusat atau DPP menyodorkan pilihan pilihan dalam bentuk proses mengusung calon kepala daerah.

"Tapi kita komunikasinya tetap ke DPP," tuturnya.