Wawancara Eksklusif Prof Yusril Ihza Mahendra, Majelis Hakim MK Tidak Berat Sebelah, Seri I

Sehingga hanya MK yang boleh bertanya kepada empat menteri tersebut para pihak tidak diberikan kesempatan untuk bertanya. Kita harus memaklumi itulah hukum acara yang berlaku di Mahkamah Konstitusi.

Kalau melihat dari konten keterangan dari para empat menteri itu, apa pendapat Profesor?

Pendapat saya itu menjadi bumerang bagi pemohon 1 dan pemohon 2, karena apa yang didalilkan oleh pemohon 1 dan pemohon 2 secara tidak langsung dibantah oleh empat menteri.

Bantahan itu terkait, misalnya ini bansos kok diselewengkan di mana-mana terjadi bagian sembako bahkan Pak Jokowi sendiri nenteng sembako ke mana-mana.

Para pihak menilai Bansos itu untuk mempengaruhi para pemilih untuk mendukung paslon 02.

Ibu Risma sebagai Menteri Sosial disebut sama sekali tidak dilibatkan dalam proses pencairan maupun pembagian bansos.

Baguslah MK sudah memanggil Bu Risma, karena Bu Risma menyampaikan tidak betul hal itu bahwa saya terlibat secara langsung.

Bahkan data yang akan menerima banyak itu datangnya dari mensos.

Beliau mengatakan tidak pernah ada bansos diberikan dalam bentuk barang bansos itu diberikan dalam bentuk uang tunai yang dikirimkan melalui rekening bank maupun melalui kantor pos.

Ini terjadi kesalahpahaman, dia tidak mengerti apa yang dimaksud bansos dan apa yang dimaksud perlinsos yakni perlindungan sosial pelaksanaan dari Pasal 34 UUD 1945.

Dalam perlinsos itu mencakup beberapa pos anggaran dengan jumlah anggaran pada tahun 2023 sebesar Rp490 triliun lebih.

Boleh termohon disebut bahwa total anggaran itu adalah bansos tapi setelah diterangkan oleh kemenko yang hadir di situ dan diterangkan oleh Menteri Keuangan Sri Mulyani jadi bahwa perlintas itu meliputi berbagai jenis bantuan negara kepada rakyat.

Bantuan yang terbesar dalam perlinsos itu adalah subsidi BBM, subsidi listrik yang paling besar menyerap anggaran sekitar Rp250 triliunan. Sedangkan bansos angkanya hanya mendekati Rp50 triliun.

Data penerima bansos itu sudah ada dari kabupaten-kota secara berjenjang, Mensos lalu menetapkan orang-orangnya berhak menerima bantuan sosial.

Yang ada para pihak itu menghadirkan saksi dari Medan dengan membawa karung beras 5 kilogram.