Kehidupan Orang Rimba di Batanghari Terusik Akibat Perusahaan Tambang yang Merajalela

"Kami juga minta menteri ESDM mencabut izin tambang di wilayah HGU SDM, karen itu ruang hidup Suku Anak Dalam. KPK RI juga perlu memeriksa pejabat Pemprov Jambi karena ada dugaan kolusi izin dengan para pemilik dan pelaku tambang," katanya.

Gubernur Jambi Al Haris harus bertindak tegas dengan menindaklanjuti surat rekomendasi Gubernuur Jambi sebelumnya, Fachrori Umar yang meminta BPN Provinsi Jambi mengevaluasi izin HGU PT SDM.

“Kalau Gubernur sekarang diam dan membiarkan masalah ini berlarut, patut kita curigai, ada apa,” kata Feri.

Menurutnya, sebagai kepala daerah, Gubernur Jambi merupakan perpanjangan tangan pemerintah pusat harus bersikap tegas.

“Jangan biarkan masyarakat menderita, hanya karena pemerintah mendapatkan pendapatan daerah dari tambang batubara dan sawit,” ujarnya.

Feri meminta agar semua izin tambang batubara di Jambi dievaluasi, terutama tambang batubara di wilayah Koto Boyo yang telah menghancurkan ruang hidup SAD.

“Kita juga minta Inspektur Tambang, yang seharusnya mengawasi tambang di Jambi dibubarkan, karena tidak ada gunanya. Mereka hanya datang ke tambang seperti preman,” ucapnya.

Sementara Tumenggung Jelitai, kelompok Orang Rimba di Padang Kelapo yang ikut jadi korban PT SDM mengatakan akibat konflik berkepanjangan, kelompoknya pindah ke wilayah Sungai Geger, tetapi konflik dengan PT Adimulia Palmo Lestari—perkebunan sawit.

Sebagian menempati pemukiman yang dibangun pemerintah di wilayah Padang Kelapo, tetapi banyak yang tak betah.

“Sekarang kemano kami nak pindah, semua sudah masuk izin PT. Wilayah kami itu sudah tidak ado lagi. Sekarang kami tekepung,” katanya.

Ada 9 kelompok orang rimba yang tinggal di konsesi PT SDM: Minang, Nyenong, Ngelembo, Ngelambu, Girang, Menah, Jelitai, Meraman, Nguyup. Totalnya lebih seribu orang. Konflik dengan SDM membuat mereka tersingkir.

Baca juga: Orang Rimba di Jambi Ikut Pemilu, Kesulitan Pilih Caleg

Baca juga: Menerima Orang Rimba dengan Setara

Baca juga: Mijak Tampung, Dedikasikan Ilmu Hukum Untuk Advokasi Hak Orang Rimba