Pemerintah Impor 22.500 Ton Beras

TRIBUNJAMBI.COM, JAKARTA - Pemerintah akan mengimpor beras dari Kamboja.

Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi mengatakan beras yang didatangkan dari Kamboja sebanyak 22.500 ton.

Menurutnya, impor tersebut dilakukan untuk memenuhi kebutuhan stok beras menjelang Lebaran, selain mengandalkan produksi dalam negeri.

"Kami mengutamakan produksi dalam negeri, hanya untuk Bulog ketersediaan hari ini, memang pengadaan dari luar negeri. Dari Kamboja 22.500 (ton)," katanya usai mengikuti rapat yang dipimpin Presiden Joko Widodo di Istana Kepresidenan, Jakarta pada Senin (18/3).

Seiring dengan pemenuhan ketersediaan beras dari impor, pemerintah saat ini juga menanti masa panen pada pada Maret-April 2024.

Menurut Arief, menjelang panen saat ini harga gabah saat ini juga sudah terkoreksi sebesar Rp 6.700 per kilogram.

Sehingga jika harga gabah sudah terkoreksi otomatis harga beras ikut menurun.

"Dengan catatan, produksi beras harus sesuai perencanaan," tutur Arief.

Saat ditanya kepastian berapa persen harga beras bisa turun, Arief belum bisa memastikan. Ia hanya memastikan stok beras untuk Idul Fitri tetap aman.

"Ya, semua persiapan Lebaran kan sudah disiapkan, jadi kita tadi update beberapa hal untuk persiapan Lebaran ini. Termasuk beras, daging, beberapa komoditas strategis," tambah Arief.

"Masyarakat kita yang 22 juta KPM yang terbawah itu sudah diberikan beras bantuan pangan 10 kilogram gratis, tahun lalu (diberikan selama) tujuh bulan, sekarang enam bulan. Jadi masyarakat desil 1-2 itu sebanyak 98 persen sudah ter-cover," tuturnya.

Melalui intervensi dengan memberikan beras sebanyak 10 kilogram kepada 22 juta KPM, imbuhnya, pemerintah secara tidak langsung telah memenuhi kebutuhan 8 persen dari total penduduk Indonesia.

"Satu rumah tangga bisa 3-4 orang. Jadi maksud saya itu sudah (diantisipasi). Kemudian, Gerakan Pangan Murah, Pak (Menteri Dalam Negeri) Tito (Karnavian) dan semua pemerintah daerah melakukan ya," ujarnya.

Ia memastikan stok beras di Bulog akan terus dipantau agar tetap berada di angka 1,2 juta ton hingga Juni 2024.

"Hari ini sampai dengan Juni, kan masih tiga bulan lagi. Kami harus mengatur. Yang jelas stok Bulog harus dijaga 1,2 juta (ton)," ujar dia.